“Untuk keseriusan kami, PKBM Handayani Munjul (TA 2021–2025) resmi dinaikkan ke tahap penyidikan per 30 Oktober 2026 setelah ditemukannya peristiwa pidana yang telah terang benderang,” kata Kasi intel Kejari Pandeglang Bangga Prahara kepada Wartawan, Jumat (6/11/2026).

Untuk itu, kata dia, Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pandeglang menegaskan tidak akan main-main dan pantang mundur karena penegakan hukum menyangkut langsung kemaslahatan seluruh masyarakat Pandeglang.

“Kejaksaan Negeri Pandeglang menegaskan tidak ada ruang aman dan negosiasi bagi perampok uang rakyat. Kejaksaan Negeri Pandeglang tidak segan-segan untuk melacak dan melakukan tindakan hukum yang dirasa perlu terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bagi para oknum pengelola PKBM nakal lainnya di wilayah Pandeglang, bersiap-siaplah menghadapi jeruji besi,” katanya.

Tetapi, kata dia, kesempatan hanya terbuka jika Oknum PKBM lainya berani mengakui kesalahan dan mengembalikan kerugian negara sebelum pihaknya mengambil tindakan hukum yang lebih jauh.

“Namun kata dia, ada prosedur dan mekanisme hukum yang benar untuk itu. Jangan mengira setelah mengaku dan mengembalikan uang, lalu masalah selesai begitu saja. Seluruh proses pengembalian wajib melalui perhitungan sah sesuai undang-undang yang berlaku,” tuturnya.

Untuk itu, kata Bangga, pihaknya memohon doa kepada maayarakat Pandeglang agar diberikan kekuatan untuk memberantas korupsi yang ada di Kabupaten Pandeglang.

“Kita lihat perkembangan ke depan. Untuk itu, kami meminta doa dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Pandeglang agar kami tetap konsisten, kuat, dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah Pandeglang sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

Sementara itu Sutoto Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang ketika dihubungi melalui telepon seluler belum ada jawaban.

The post Kasus Korupsi Anggaran PKBM Masuk Tahap Penyidikan, Kejari Pandeglang Komitmen Perangi Mafia Pendidikan appeared first on Endemik.

Kepala UPT Samsat Pandeglang, Epy Syafiullah mengatakan, program ini merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Banten sebagai bentuk keringanan bagi wajib pajak, sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

“Program diskon pajak kendaraan yang semula hanya sampai 30 Oktober 2026 kini sampai 31 Desember 2026. Kami dari Samsat Pandeglang bersama Satlantas terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, agar masyarakat tidak terlambat dan bisa memanfaatkan kesempatan ini,” kata Epy kepada Wartawan, Jumat (06/11/2026).

Dikatakan Epy, melalui perpanjangan program ini, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah keringanan, di antaranya Bebas Denda 100% Pajak Kendaraan Bermotor dan Diskon 5% Pajak Pokok PKB. Selain itu, bagi wajib pajak yang patuh membayar sebelum jatuh tempo, berkesempatan mendapatkan hadiah Motor dan Umroh serta hadiah menarik lainnya.

“Jadi ini momen yang sangat baik. Yang nunggak bertahun-tahun, sekarang bisa bayar tanpa denda sama sekali. Yang taat pajak, malah dapat diskon pokoknya 5 persen, plus berkesempatan dapat hadiah motor dan umroh,” ujar Epy.

Epy mengimbau agar masyarakat Pandeglang u tidak menunggu sampai akhir tahun, karena dikhawatirkan terjadi antrean panjang di kantor Samsat.

“Jangan menunggu sampai akhir Desember, Segera manfaatkan. Datang langsung ke Kantor Samsat Pandeglang, atau melalui layanan Samsat Keliling dan layanan yang sudah kami sediakan. Pajak Anda untuk membangun Banten,” pungkasnya.

The post Samsat Pandeglang Perpanjang Program Diskon Pajak Kendaraan appeared first on Endemik.

Tokoh masyarakat Desa Banyuasih, Masito mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari salah satu warga yang menjadi korban gigit buaya saat mencari ikan di muara Cicamara tersebut.

“Warga sudah merasa resah karena kemunculan buaya ini sudah memakan korban, maka hari ini warga berinisiatif untuk menangkapnya secara bersama-sama demi keamanan,” ujar Masito

Proses penangkapan buaya berbobot ratusan kilogram itu berlangsung dramatis. Dengan menggunakan peralatan seadanya seperti jaring, tali tambang, dan kayu, warga bahu-membahu melumpuhkan buaya tersebut agar tidak menyerang atau melarikan diri kembali ke sungai.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan tidak beraktivitas sendirian di pinggir sungai, mengingat dikhawatirkan masih ada buaya lain atau anak buaya di habitat aslinya,” tambahnya.

Warga kemudian menyerahkan buaya tersebut ke Petugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, untuk selanjutnya di serahkan ke pihak berwenang.

” Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, kami kemudian langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi buaya tersebut,” kata Anggota Damkar, Ahmad Yani.

” Selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan KKP untuk penanganan reptil ini, karena memang adanya dijakarta. Akan segera kami kirim hari ini juga, karena tidak boleh ditunda,” pungkasnya.

Untuk mencegah kejadian berbahaya lainnya, masyarakat sekitar kemudian memasang papan peringatan di sekitar muara Cicemara. Warga dihimbau untuk tetap berhati-hati selama beraktivitas di sekitar sungai tersebut.

The post Warga Cigeulis Tangkap Buaya Sepanjang Tiga Meter yang Kerap Meresahkan appeared first on Endemik.

Kepala Dinsos Pandeglang, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi berjenjang antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan Pemkab Pandeglang. Integrasi program diarahkan langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan secara spesifik.

“Tiga strategi yang dipakai oleh Kemensos dan disosialisasi harus sama. Strategi satu adalah mengurai beban pengeluaran keluarga dengan memberikan bansos, yang kedua kita meningkatkan pendapatan keluarga dengan melakukan pemberdayaan,” kata Wawan, Jumat 6 November 2026.

Dalam skema peningkatan pendapatan, pemerintah daerah membagi porsi pemberdayaan ekonomi berdasarkan kelompok sasaran agar tidak terjadi tumpang tindih program. Program Penanganan Kelompok Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) menyasar pemberdayaan wanita, sementara sektor produksi laki-laki diintervensi melalui wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pendekatan pemberdayaan tersebut diharapkannya mampu menggerakkan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat di luar jaring pengaman sosial reguler. Sektor penguatan usaha kecil disokong melalui fasilitasi bantuan modal kerja serta pendampingan manajemen bisnis secara berkala.

“PRSE itu fokusnya kami di perempuan rawan ekonomi sosial, kalau KUBE dari pusat dari sisi pemberdayaan. Strategi yang ketiga itu dengan memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan adanya Sekolah Rakyat (SR),” katanya.

Skema pemutusan rantai kemiskinan lewat Sekolah Rakyat turut diselaraskan dengan pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur harian peserta didik. Pemerintah daerah memprioritaskan pembenahan rumah tidak layak huni milik orang tua siswa yang terdaftar dalam program pendidikan khusus tersebut.

Data statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan Pandeglang membaik di angka 0,78, yang menandakan pengeluaran warga miskin semakin mendekati garis batas pencapaian minimum Rp577.855 per kapita per bulan. Sinergi intervensi fisik dan pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan.

“Siswa sekolah SR orang tuanya yang belum punya rumah itu diupayakan dibangunkan rumahnya. Terus bagi orang tua yang bisa usaha dan mau usaha itu akan diberikan modal dengan kemampuan dalam bisnis usaha,” kata Wawan.

The post Dinsos Pandeglang Terapkan Tiga Strategi Pengentasan Kemiskinan appeared first on Endemik.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Pandeglang mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang masih berada di angka 9,18 persen, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 1,34 persen.

Kepala BPS Pandeglang, Achmad Widijanto mengungkapkan, tren penurunan angka kemiskinan terjadi secara bertahap sejak pascapandemi COVID-19. Indikator garis kemiskinan daerah tercatat berada pada level Rp577.855 per kapita per bulan untuk menopang standar kebutuhan dasar minimum.

“Jumlah penduduk miskin Pandeglang turun menjadi 8,02 persen atau menyisakan sekitar 99.420 jiwa pada tahun 2026,” ujar Achmad, Kamis 5 November 2026.

Namun demikian, posisi persentase kemiskinan di Kabupaten Pandeglang ini masih menempati peringkat tertinggi di antara delapan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Adapun Kabupaten tetangga seperti Lebak mencatat tingkat kemiskinan sebesar 7,50 persen disusul wilayah lain di bawah angka tersebut.

Achmad menjelaskan, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 di Pandeglang turun menjadi 0,78 sementara indeks keparahan kemiskinan berada pada level 0,18. Nilai parameter statistik tersebut dinilai memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran.

“Garis kemiskinan tahun 2026 tercatat sebesar Rp577.855 per kapita per bulan yang mengalami kenaikan akibat faktor inflasi harga,” katanya.

Standar garis kemiskinan ini dihitung melalui pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup komponen pengeluaran makanan setara 2.100 kilokalori serta nonmakanan. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan kualitas kesejahteraan yang semakin mendekati ambang batas garis kemiskinan.

Evaluasi program penanggulangan kemiskinan disebutnya harus terus dioptimalkan guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat rentan di perdesaan maupun perkotaan. Kolaborasi program lintas instansi pemerintah dipandangnya efektif dalam menekan jumlah warga kategori miskin secara berkelanjutan.

“Data statistik ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang program intervensi pengentasan kemiskinan,” katanya.

The post BPS Klaim Kemiskinan di Pandeglang Turun 1,18 Persen appeared first on Endemik.

Komandan Satuan Tugas Asahan, Kolonel Czi Gunawan Susianto mengatakan, bahwa program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak untuk ditempati, sehingga dapat terwujud kerukunan dalam keluarga dan masyarakat.

“Program ini merupakan bentuk nyata hadirnya Pemerintah ditengah-tengah masyarakat, program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2024, dan ini sudah masuk tahun ketiga. Program ini menunjukkan adanya komitmen antara pemerintah daerah dan TNI dalam menyediakan hunian yang layaknya untuk masyarakat,” kata Gunawan kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).

Dikatakan Gunawan, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

“Program ini merupakan hasil kerjasama antara Kesbangpol, Perkim Banten dan BAIS TNI, tentunya program ini akan terus berjalan secara continue,” ungkapnya.

Gunawan juga menyampaikan, bantuan RTLH ini diberikan kepada mitra deradikalisasi yang sebelumnya menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni.

“Melalui program ini, rumah tersebut telah dibangun menjadi rumah yang layak, sehat dan nyaman untuk ditempati keluarga penerima,” ujarnya.

Menurut Gunawan, program ini menjadi bukti bahwa upaya deradikalisasi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan ideologi dan pembinaan wawasan kebangsaan semata. Tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Lebih lanjut Gunawan berharap bantuan rumah yang telah diberikan ini bisa dijaga, dan dirawat agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama.

“Kepada para penerima manfaat kami berharap rumah ini dapat menjadi tempat tinggal, tempat ibadah dan tempat untuk bersilaturahmi antar keluarga penerima manfaat dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kerukunan antar warga,” harapnya.

Sementara itu, Penerima Manfaat Bantuan RTLH, Johar menyampaikan, ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dirinya dalam membangun hunian yang layak bagi keluarganya.

“Pertama-tama kami ingin menyampai ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu membangunkan rumah kami. Tentunya bantuan ini sangat berharga bagi keluarga kami, dan akan kami jaga sebagaimana pesan yang telah disampaikan kepada kami,” tandasnya.

The post Mitra Deradikalisi di Pandeglang Terima Bantuan RTLH appeared first on Endemik.

Diskusi yang dikemas dalam Program Ruang Diskusi Porwan (RDP) dengan tema “Bicarakan Kepemiluan Dengan Penuh Riang Gembira” berlangsung di Sekretariat Porwan Pandeglang, Rabu (04/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu, pengawas, dan insan pers dalam mengawal transparansi serta kualitas demokrasi di daerah.

Diskusi berjalan dengan hangat dan konstruktif, mengangkat isu-isu strategis seputar pelaksanaan tahapan pemilu serta pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Dalam pemaparannya, perwakilan KPU Kabupaten Pandeglang, Falahudin menyampaikan apresiasi atas inisiatif Porwan Pandeglang Pandeglang. Menurutnya, media memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyukseskan setiap tahapan pesta demokrasi, khususnya dalam hal edukasi pemilih.

“Sinergi dengan teman-teman media sangat dibutuhkan. KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang masif hingga ke masyarakat tingkat bawah. Peran media juga sangat krusial dalam menangkal berbagai informasi hoaks atau disinformasi yang berpotensi memecah belah persatuan,” ujar Falahudin.

Senada dengan KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi menekankan pentingnya kolaborasi pengawasan partisipatif. Bawaslu berharap insan pers di Pandeglang tidak hanya bertindak sebagai penyebar informasi, tetapi juga turut serta menjadi mitra strategis dalam mengawasi potensi pelanggaran pemilu di lapangan.

“Kami di Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi rekan-rekan media untuk berkoordinasi dan berdiskusi. Pengawasan partisipatif yang melibatkan media akan membuat proses demokrasi kita jauh lebih sehat, transparan, dan akuntabel,” tegas Febri.

Sementara itu, Ketua Porwan Pandeglang, Tb. Agus Jamaludin menyatakan bahwa diskusi ini merupakan bentuk komitmen moral para jurnalis di Pandeglang untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, kode etik jurnalistik, serta independensi dalam peliputan isu-isu kepemiluan.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa rekan-rekan wartawan di Pandeglang siap mengawal proses kepemiluan secara objektif. Kami juga berharap KPU dan Bawaslu dapat terus bersikap terbuka terhadap akses informasi publik demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil,” pungkasnya.

” Insya Allah Ruang Diskusi Porwan ini akan dilaksanakan secara tematik setiap hari Rabu di setiap pekannya, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua,” tutupnya.

Acara diskusi kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif serta komitmen bersama antara Pokja Wartawan, KPU, dan Bawaslu Pandeglang untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis demi kemajuan Kabupaten Pandeglang.

The post Porwan Pandeglang Gelar Diskusi Kepemiluan Bersama KPU dan Bawaslu Pandeglang, Tekankan Sinergi Kawal Demokrasi appeared first on Endemik.

Pelatihan jurnalistik bagi pelajar ini digelar di aula SMPN 3 Pandeglang, yang diikuti 70 Siswa. Ketua Porwan Pandeglang, Tb. Agus Jamaludin mebagikan ilmunya terkait pembuatan produk Jurnalistik baik media cetak ataupun elektronik.

Ketua Porwan Pandeglang, Tb.Agus Jamaludin dalam kesempatan itu mengatakan bahwa memberikan pemahaman jurnalistik kepada siswa merupakan salah satu hal yang sangat penting, agar siswa bisa memahami bagaimana dinamika dalam penulisan sebuah berita.

“Dengan adanya pelatihan dasar ini kami inginkan siswa memahami bagaimana dunia jurnalistik. Kami tentu tidak bisa selamanya menjadi jurnalis. Kami ingin generasi kami nanti menjadi jurnalis yang kompeten,” kata Agus.

Dalam pelatihan tersebut, para siswa di ajarkan bagaimana cara menulis berita yang baik, cara melakukan wawancara kepada narasumber, hingga membuat video berita televisi.

” Pelatihan kali ini kami tidak hanya memberikan materi saja, tetapi para siswa juga langsung mempraktekan bagaimana menjadi seorang Jurnalis. Baik itu membuat naskah berita ataupun cara pengambilan video,” ujarnya.

Agus juga berharap siswa nantinya mampu membedakan mana berita layak untuk dikonsumsi dan mana pula berita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau mengandung kabar bohong (hoax).

“Semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi para siswa, khususnya mereka yang berminat menjadi seorang jurnalis,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 3 Pandeglang , Ading Suhendi memberikan apresiasi kepada Porwan Pandeglang yang telah memberikan pelatihan dasar jurnalistik kepada anak didiknya.

Ia berharap kegiatan semacam ini akan terus berlanjut kedepannya nanti karena semangat para siswa dalam mengikuti kegiatan itu dapat dijadikan sebagai patokan bahwasanya para siswa sangat ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang dunia jurnalistik.

“Adanya pelatihan ini, siswa akan belajar dan mengenal dunia jurnalistik. Selama ini, siswa hanya membaca sebuah berita akan tetapi belum tahu bagaimana cara penyajian berita itu,” pungkasnya.

Antusiasme terlihat dari peserta yang mengikuti pelatihan. Salah satu peserta, Akila mengaku pelatihan seperti ini dirasa penting di tengah pesatnya informasi di era digital.

“Kita dikasih pemaparan yang sangat mantab yang tidak diketahui secara umum.” singkatnya.

The post Porwan Pandeglang Kenalkan Jurnalistik Dasar Kepada Siswa SMPN 3 Pandeglang appeared first on Endemik.

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lebak, Adde Rosi Khoerunnisa. Selain pembagian sembako, acara juga dimeriahkan dengan penyediaan stan kuliner UMKM gratis sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah setempat.

Adde Rosi mengatakan, kegiatan Golkar Berbagi bukan sekadar agenda seremonial peringatan hari ulang tahun partai. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan komitmen Golkar untuk terus hadir serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial dalam rangka memperingati hari ulang tahun partai. Lebih dari itu, ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen Partai Golkar untuk terus hadir, dekat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Adde Rosi dalam sambutannya.

Dia menjelaskan, penyaluran 1.000 paket sembako diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan rumah tangga masyarakat. Sementara itu, kehadiran stan kuliner UMKM gratis diharapkan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dan merasakan manfaat kegiatan.

Adde Rosi menegaskan, politik bagi Partai Golkar tidak hanya berbicara mengenai kekuasaan dan jabatan, tetapi juga bagaimana kehadiran partai dapat memberikan manfaat dan solusi bagi kehidupan masyarakat.

“Bagi Partai Golkar, politik bukan semata-mata tentang kekuasaan dan jabatan, tetapi tentang bagaimana kehadiran politik dapat memberikan manfaat dan solusi bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh kader Golkar untuk terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya saat momentum politik, tetapi melalui kegiatan nyata dan berkelanjutan.

“Partai tidak cukup hanya hadir ketika momentum politik, tetapi harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat, mendengar aspirasi, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menghadirkan karya nyata,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana HUT ke-62 Partai Golkar tahun 2026, Hapit Pudin, yang juga anggota DPRD Kabupaten Lebak, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai bentuk kepedulian partai kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong keterlibatan pelaku UMKM lokal.

“Melalui kegiatan Golkar Berbagi ini, kami ingin peringatan HUT ke-62 Partai Golkar tidak hanya menjadi perayaan internal partai, tetapi juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kami menyalurkan 1.000 paket sembako gratis dan menghadirkan stan kuliner UMKM gratis agar masyarakat serta pelaku usaha lokal bisa ikut merasakan kebersamaan dalam kegiatan ini,” ujar Hapit.

Hapit berharap kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antara kader Partai Golkar dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

Adde Rosi pun berharap kegiatan Golkar Berbagi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Lebak yang lebih baik dan sejahtera.

Kegiatan ini mengusung semangat HUT ke-62 Partai Golkar, yakni “Golkar Bersama Rakyat; Karya Nyata, Rakyat Sejahtera.”

The post HUT ke-62 Golkar, Adde Rosi Bagikan 1.000 Paket Sembako Gratis di Lebak appeared first on Endemik.

Sosialisasi digelar di Kecamatan Cadasari dan dipimpin langsung Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) DPMPD Kabupaten Pandeglang, Wasi, dengan melibatkan seluruh kepala desa Se-Kecamatan Cadasari, Kecamatan Koroncong dan sebagian Lurah di Kecamatan Karangtanjung yg berbatasan langsung dengan Desa diwilayah Kecamatan Cadasari, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis DPMPD untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pemerintah desa tentang pentingnya kejelasan dan kepastian hukum batas wilayah administrasi desa.

Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Pandeglang, Wasi, menegaskan bahwa kejelasan batas desa merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Batas desa harus jelas, tegas, dan disepakati bersama. Jangan sampai ada tumpang tindih wilayah yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Melalui sosialisasi ini kita samakan persepsi agar semua desa satu pemahaman,” ujar Wasi.

Menurutnya, penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dan stakeholder terkait secara partisipatif. Hasil penetapan dan penegasan batas desa nantinya akan ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Bupati tentang penetapan dan penegasan batas desa.

” Dari 326 Desa yang ada di Kabupaten Pandeglang, baru 40 Desa yang sudah mempunyai batas desa definitif. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar ditahun depan bisa terlaksana kembali untuk penetapan dan penegasan batas ini,” pungkas Wasi.

Wasi menambahkan, pihaknya menargetkan hingga penghujung tahun 2026, pemetaan wilayah desa di dua kecamatan, yakni Cadasari dan Koroncong dengan total 23 desa, sudah memiliki hasil yang jelas dan dapat ditetapkan.

“Target kami sampai akhir 2026 ini, untuk Cadasari dan Koroncong sudah ada hasilnya. Sehingga ke depan tidak ada lagi keraguan soal batas wilayah antar desa,” tegasnya.

Program ini mendapat dukungan penuh dari Camat Cadasari, Wawan Ruswandi. Ia menilai langkah DPMPD sangat tepat untuk memberikan kepastian hukum bagi desa.

“Batas wilayah desa perlu dipatenkan secara administrasi agar lebih legal dan sah. Ini penting untuk kepastian hukum, menghindari konflik, dan memperlancar pembangunan desa ke depan. Kami di kecamatan sangat mendukung,” ujar Wawan.

Sosialisasi berlangsung interaktif melalui dialog dan diskusi terkait kondisi faktual batas wilayah masing-masing desa yang berlangsung di Aula Kecamatan Cadasari.

The post DPMPD Kab. Pandeglang Dorong Penyelesaian Batas Desa Melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa appeared first on Endemik.