The post Polres Pandeglang Tanam 4.000 Pohon di Kawasan Konservasi Gunung Pulosari appeared first on Endemik.

” Program tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman, memperlancar akses masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi warga di lingkungan pedesaan maupun kawasan padat penduduk, ” kata PLT Kepala DPKPP Kab. Pandeglang, Roni saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/05/2026).

” Diantaranya ada Desa Curug Barang, Desa Citalahab, kelurahan Kadomas, Kelurahan Cigadung, Desa Kaung Caang, Desa Ciinjuk, kelurahan saruni, desa dadap, dan desa Purwaraja,” sambungnya.

Menurut Roni, pembangunan jalan lingkungan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena memiliki dampak langsung terhadap mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan jalan lingkungan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas warga serta menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di lingkungan permukiman,” ujarnya.

Selain pembangunan jalan lingkungan, program PSU juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur permukiman seperti paving block, drainase, dan fasilitas pendukung lingkungan lainnya.

” Langkah ini merupakan bagian dari strategi penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas hunian masyarakat, ” pungkasnya.

Sebelumnya, DPKPP Pandeglang juga telah merealisasikan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, beruapa kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BAPS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 80 unit dan dari Pokok Pikiran (Pokir) sebanyak 22 Unit.

” Di bidang pertanahan juga ada Program penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah, kegiatan Pembelian tanah utk RSUD Berkah dan SDN 8 Pandeglang, ” Katanya.

Sementara itu, lanjut Roni, di Bidang Pertanahan ada Program Penatagunaan Tanah, dengan kegiatan Pemetaan Tanah Pemda (MATAPANDA) di 5 kecamatan, yakni kecamatan Cadasari, karangtanjung, keroncong, Majasari dan Banjar.

” Di Bidang Perumahan juga ada pemenuhan SPM yaitu pembangunan dan rehab rumah terdampak bencana sebanyak 3 unit, ” tandasnya. (Adv)

The post DPKPP Pandeglang Realisasikan Program Bidang Perkim, Perumahan dan Pertanahan appeared first on Endemik.

Menurut sejumlah pihak, kehadiran lembaga tersebut di tingkat provinsi diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas pembagian tugas, serta mempercepat implementasi program konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Struktur yang lebih dekat dengan daerah dinilai akan membantu pemerintah dalam merespons kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Terkait hal ini, M Ilma Fatwa, dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pandeglang, menyampaikan apresiasi atas rencana tersebut. Ia menilai pembentukan pusat pengelolaan ekosistem hutan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kebijakan lingkungan di daerah.

“Secara prinsip, kami menyambut baik inisiatif ini karena dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih terstruktur di tingkat provinsi,” ujarnya.

Di Provinsi Banten, diskusi mengenai figur yang dinilai tepat untuk memimpin lembaga tersebut turut mengemuka. Salah satu nama yang disebut adalah Ardi Andono, yang dinilai memiliki pengalaman kerja di Banten, pemahaman terhadap karakteristik hutan di wilayah tersebut, serta kapasitas akademis dan manajerial.

“kita mengganggap salah satu orang yang tepat di Banten adalah Ardi Andono yang merupakan kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, selain sudah pengalaman di Banten dia juga hafal dan mumpuni secara akademis dan manajerial,” ujarnya.

Ilma menyebut bahwa kombinasi pengalaman lapangan dan latar belakang keilmuan dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung efektivitas kepemimpinan lembaga tersebut. Pemahaman terhadap kondisi ekologis dan dinamika daerah dinilai akan membantu dalam penyusunan strategi pengelolaan hutan yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Dengan berbagai pengalaman kerja beliau di tambah dengan paham nya beliau dengan karakteristik hutan di Banten maka akan menjadi poin tersendiri sehingga akan lebih mudah bagi beliau untuk memimpin lembaga tersebut,” kata Ilma.

Meski demikian, proses penetapan pimpinan lembaga tetap akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku sesuai regulasi pemerintah.

Pembentukan pusat pengelolaan ekosistem hutan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kehutanan.

Perlu diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan (PPEH) di 35 provinsi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat bernomor B/594/M.KT.01/2026 tertanggal 5 Mei 2026, sebagai tindak lanjut usulan penataan kelembagaan dan tata laksana dari Kementerian Kehutanan.

Dalam surat itu disebutkan bahwa pembentukan PPEH di 35 provinsi bertujuan memperkuat koordinasi dan pengawasan serta meningkatkan tata kelola urusan pemerintahan di bidang kehutanan pada tingkat tapak dan kewilayahan. Selain itu, pemerintah juga meminta dilakukan evaluasi terhadap organisasi, tugas, dan fungsi pada 12 Balai Besar di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai implikasi dari pembentukan unit baru tersebut.

Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Menteri PANRB dan ditembuskan kepada Presiden RI, Menteri Sekretaris Negara, Kepala BKN, serta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

The post Rencana Pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Disambut Positif, Nama Ardi Andono Muncul di Banten appeared first on Endemik.

Kawasan wisata seluas kurang lebih 2 hektare ini dikelola oleh PT Villa Emas Gunung Pulosari sebagai upaya penghijauan sekaligus pelestarian alam. Konsep yang diusung cukup unik, di mana setiap kelompok pendaki diwajibkan menanam bibit pohon di kawasan Gunung Pulosari. Bibit tersebut disediakan secara gratis oleh pengelola, sehingga program ini mendapat dukungan luas dari para pecinta alam dan wisatawan.

Selain mengedepankan konservasi, Villa Emas juga menawarkan kenyamanan bagi pengunjung. Area ini memiliki pemandangan alam yang indah dengan suasana yang aman dan ramah wisatawan. Pengunjung dapat menikmati panorama Curug Sawer, kawah, hingga puncak Gunung Pulosari yang memikat.

Owner PT Villa Emas Gunung Pulosari, H. Jumroni, mengatakan bahwa pos pendakian yang dibangun tidak hanya menjadi titik awal menuju puncak, tetapi juga berfungsi sebagai pusat layanan dan informasi bagi pendaki.

“Pendakian konservasi sekarang kita tata lebih baik, agar pengunjung merasa aman dan nyaman sejak dari awal perjalanan,” ujarnya, Sabtu (25/042026).

Berbagai fasilitas pun telah dibenahi, mulai dari area registrasi yang tertata, tempat istirahat, papan informasi jalur, hingga camping ground. Jalur pendakian dilengkapi tiga pos utama dengan petugas di setiap titik, serta sistem pemanduan untuk memastikan keamanan pendaki.

Selain jalur pendakian, kawasan ini juga dikembangkan menjadi destinasi wisata terpadu dengan berbagai daya tarik, seperti Curug Sawer, kawasan kawah, puncak, hingga area perkemahan. Untuk menjaga ketertiban, pengelola menetapkan aturan tegas, termasuk larangan membawa senjata tajam dan obat-obatan terlarang.

Keindahan alam yang masih asri dengan hutan tropis, udara sejuk, serta panorama Gunung Pulosari menjadi daya tarik utama. Tak hanya dari Pandeglang, pendaki yang datang juga berasal dari berbagai daerah seperti Tangerang, Cilegon, Lebak, Jakarta, bahkan mancanegara seperti Jerman, Korea, dan Amerika.

Dukungan masyarakat sekitar pun cukup tinggi. Didi, warga Desa Cilentung, menyebut kehadiran Villa Emas memberikan dampak positif bagi perekonomian warga.
“Kami sangat mendukung karena bisa meningkatkan UMKM dan membuka lapangan kerja,” katanya.

Hal senada disampaikan Nuri, pendaki asal Pandeglang. Ia mengaku fasilitas yang tersedia saat ini jauh lebih baik.
“Sekarang parkiran lebih luas, tempat istirahat nyaman, dan pelayanannya ramah. Pendakian jadi lebih menyenangkan,” ungkapnya.

Dengan konsep konservasi yang dipadukan dengan pengembangan wisata, Villa Emas Gunung Pulosari diharapkan menjadi destinasi pendakian unggulan di Banten, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian alam.

The post Villa Emas Gunung Pulosari Hadirkan Pendakian Konservasi Ramah Wisatawan, Siap Jadi Magnet Pecinta Alam appeared first on Endemik.

Dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Pandeglang, tahun 2026 beberapa program perumahan dan permukiman kumuh dari APBD berjumlah puluhan dan dari Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) berjumlah ratusan.

Kepala DPKPP Pandeglang, Roni mengatakan, program perumahan dan permukiman kumuh, kegiatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2026. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBD dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

“Untuk tahun anggaran 2026 melalui program BSPS dari APBD sebanyak 80 unit dan dari
Pokir sebanyak 22 unit,” kata Roni, Kamis (9/4).

Sedangkan, lanjut Roni, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program sebanyak 3 unit.

“Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program ada 3 unit dengn kriteria rusak berat 1 unit, rusak sedang 1 unit dan rusak ringan 1 unit,” terangnya.

Roni menambahkan, untuk bantuan program rumah kumuh dari Kementerian PKP tahun 2026, Kabupaten Pandeglang mendapat ratusan program.

“Untuk bantuan dari Kementerian PKP tahun 2026 Pandeglang mendapatkan 540 unit Informasi dari Balai Perumahan jumlahnya akan bertambah lagi,” ungkapnya.

The post Pandeglang Mendapat Ratusan Program Rumah Kumuh dari Kementerian PKP appeared first on Endemik.

Informasi pembukaan pendaftaran disampaikan oleh Media Center Mathla’ul Anwar dalam konferensi pers. Panitia menegaskan bahwa proses ini terbuka bagi kader yang memenuhi persyaratan organisasi dan diharapkan berjalan tertib serta sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pendaftaran dibuka untuk memberi ruang kepada kader berpartisipasi dalam proses kepemimpinan organisasi, sekaligus menyampaikan gagasan dan arah kebijakan ke depan,” ujar Eko Supriatno, Ketua Media Center.

PB dan OC telah sepakat membuka pendaftaran sebagai wujud komitmen terhadap proses demokrasi yang terbuka dan bertanggung jawab.

“Muktamar ini bukan hanya agenda organisasi semata, tetapi momentum menentukan arah masa depan. Kami ingin memastikan proses ini melahirkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan umat ke depan,” ujar Ocid Abdurrosyid Siddiq, Ketua PB Mathla’ul Anwar.

Panitia menyatakan bahwa pemilihan Ketua Umum tidak hanya merupakan agenda rutin organisasi, tetapi juga momentum strategis untuk menentukan arah penguatan kelembagaan, kaderisasi, serta kontribusi Mathla’ul Anwar dalam kehidupan sosial dan keumatan.

“Setiap calon Ketua Umum wajib memenuhi kelengkapan administrasi dan ketentuan organisasi sebagai bentuk keseriusan dalam proses pencalonan. OC berkomitmen memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Asep Rohmatulloh, Ketua OC Muktamar XXI Mathla’ul Anwar.

Selain tahapan pendaftaran, panitia juga memastikan seluruh proses Muktamar dipersiapkan secara terstruktur, mulai dari aspek administrasi, teknis pelaksanaan, hingga pengelolaan peserta dan agenda sidang.

“SC memastikan arah Muktamar tetap pada koridor organisasi. Kami menjaga agar proses berjalan sesuai aturan dan substansi, serta memperkuat arah gerak organisasi ke depan,” ujar Dhona El Furqon, SC Muktamar XXI Mathla’ul Anwar.

Dalam pelaksanaan Muktamar, panitia menekankan pentingnya menjaga suasana yang tertib, aman, dan kondusif. Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh agenda organisasi dapat berjalan efektif serta menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Panitia juga mengajak seluruh elemen organisasi untuk menjaga kedewasaan dalam berproses, menghormati mekanisme yang ada, serta mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau kelompok.

Muktamar Mathla’ul Anwar diharapkan tidak hanya berjalan lancar secara teknis, tetapi juga menjadi contoh praktik demokrasi organisasi yang sehat, transparan, dan berintegritas.

Dengan dibukanya pendaftaran ini, panitia berharap akan muncul calon-calon pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen untuk membawa Mathla’ul Anwar semakin adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan ke depan.

Terkait dinamika di lapangan, khususnya penertiban atribut Muktamar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), panitia menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui koordinasi dan dialog.

“Permasalahan sudah diselesaikan dengan baik melalui komunikasi. Saat ini seluruh tahapan Muktamar tetap berjalan sesuai rencana dan dalam kondisi kondusif,” ujar Eko Supriatno, Ketua Media Center.

Panitia menilai dinamika tersebut merupakan bagian dari proses yang wajar dalam kegiatan berskala besar. Yang terpenting, menurut panitia, adalah penyelesaian dilakukan secara cepat, terukur, dan tetap menjaga stabilitas pelaksanaan kegiatan.***

The post Panitia Muktamar Mathla’ul Anwar Buka Pendaftaran Calon Ketua Umum PBMA appeared first on Endemik.

Pemblokiran dilakukan sebagai bentuk protes warga yang mengaku sudah lama terdampak pencemaran lingkungan, mulai dari bau menyengat hingga limbah yang mencemari aliran air. Selain itu, warga juga menilai belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah di TPSA tersebut.

“Kami sudah sering menyampaikan keluhan, tapi belum ada perubahan signifikan. Bau semakin parah, apalagi saat hujan,” ujar Yani, salah satu warga yang ikut dalam aksi.

” Kami menilai Pemda Pandeglang sudah inkonsistensi, dulu Bupati Pandeglang sudah berjanji akan melakukan tata kelola yang baik untuk TPSA Bangkonol ini. Tapi kenyataannya justru semakin buruk, dan semakin parah, ” sambungnya.

Menurut Yani, Sampah sempat berserakan hingga pintu gerbang TPSA pada jumat lalu. Bahkan bau menyengat nya sampai tembus hingga radius 3 kilometer.

“Jadi amat sangat ironi, ini tidak ada import sampah dari luar daerah. Tapi untuk mengelola sampah dari dalam daerah saja mereka tidak becus, ” tegasnya.

Selain memblokir pintu gerbang TPSA, warga juga menggelar aksi teatrikal yang bercerita tentang bobroknya manajemen pengelolaan sampah di TPSA Bangkonol.

” Teatrikal itu dipicu adanya jawaban yang kami terima dari para pemangku kebijakan, terkait alasan ketidakadilan BBM jenis solar. Mulai dari Bupati, wakil Bupati hingga Operator alat berat yang bekerja di TPSA Bangkonol, ” pungkasnya.

Rencananya, Pemblokiran TPSA akan dilakukan hingga adanya kejelasan pengelolaan dari pemerintah daerah.

” Kami akan memblokir ini sampai bupati mendatangi kami untuk menandatangani komitmen bersama dengan warga kami yakni warga desa Bangkonol, ” jelasnya.

Hingga berita ini di tayangkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup belum dapat dimintai keterangan terkait aksi tersebut.

The post Tagih Janji Bupati, Warga Kembali Blokir TPSA Bangkonol appeared first on Endemik.

Fuhaira menilai, apa yang disampaikan Mentras merupakan sebuah pengingat dan teguran agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.

” Itu adalah menjadi koreksi dan evaluasi untuk kita semua, suka tidak suka harus kita akui pandangan-pandangan diluar sana kepada internal. Baik itu iklim, ekosistem pembangunan, ” kata Politisi Partai Demokrat Tersebut.

“Mudah-mudahan ini menjadi cambuk untuk kita semua khususnya DPRD bagaimana memikirkan aspirasi masyarakat, dan itu tadi dibahas melalui media sosial, ” sambungnya.

Menurut Fuhaira, untuk membangun Kabupaten Pandeglang, diperlukan kolaborasi semua pihak, baik itu pemerintah daerah, wakil rakyat dan masyarakat nya itu sendiri.

” Kritikan-kritikan yang lumayan banyak, dan harus kita respon secara positif khususnya inprastruktur, jadi mari kita bersama-sama membangun Pandeglang, ” jelasnya.

Lebih lanjut Fuhaira mengatakan,
Semuanya arus mulai merubah pola pikir. banyak putra daerah yang berhasil di luar sana, mereka itu embrio nya dari Pandeglang, tapi mereka ekosistemnya di luar.

” Nah ini menjadi tantangan untuk kita bagaimana harus menyiapkan ekosistem yang baik supaya embrio-embrio positif yang ada di Pandeglang ini menjadi berkembang walaupun tinggal di Pandeglang,” tegasnya.

” Tentunya ini harus dimulai dari pendidikan karakter di sekolah dari pembangunan SDM. Poin chalent dari pak menteri Kementerian Transmigrasi siap membawa investor asal kita menyiapkan lahan 1000 hektar yang aksesnya dekat dengan jalan tol atau infrastruktur yang memadai nah ini karena paradigma transmigrasi sekarang ada perubahan, bukan hanya memindahkan orang ke wilayah sepi tetapi bagaimana membangun ekosistem yang bagus infrastruktur bagus, pendidikan sarana dan prasarana juga disiapkan sehingga nanti berputar baik dari hulu ke hilirnya baik itu ekonomi pendidikan dan pencaharian mereka, ” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigraai Republik Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyebut bahwa kondisi Kabupaten Pandeglang saat ini masih belum banyak perubahan.

“Pandeglang belum banyak berubah dari saat saya tinggalkan hingga saat ini dalam konteks tradisi, budaya, kekerabatan dan sebagainya, ” kata Mentrans.

The post Disebut Pandeglang Belum Banyak Berubah oleh Mentrans,Wakil Ketua DPRD: Suka Tidak Suka Harus Kita Akui appeared first on Endemik.

“Hari saya secara resmi menyampaikan notifikasi dan somasi kepada kementerian kehutanan, kemudian Dirjen KSDAE, dan juga kepada Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Somasi yang kami sampaikan berkaitan dengan adanya temuan kami terhadap mal administrasi dasar hukum pelaksanaan kegiatan translokasi badak Jawa,” kata Koordinator Advokat dan pemerhati kejahatan satwa liar (APKSLI) Nanda Nababan, Kamis (12/3/2026).

Nanda menjelaskan pelaksanaan upaya program translokasi badak dari Semenanjung ke Paddock, tanpa memiliki dasar hukum dan kajian hukum yang tepat. Sebab menurutnya, instansi yang terlibat dalam program kemadalam operasi merah putih itu tidak memiliki kompetensi dalam bidang satwa liar.

“Ini bisa menjadi evaluasi terhadap program ini, penting kami nilai karena memang kegiatan translokasi badak Jawa dilakukan tanpa ada dasar hukum yang tepat ini akan sangat fatal, sehingga akan menimbulkan tanda tanya publik, yang kedua bertujuan agar kegiatan translokasi badak Jawa ini dapat dilakukan lebih baik lagi,” lanjutnya.

Nanda menyatakan kematian badak Jawa bernama Musofa menjadi kesimpulan kegagalan translokasi. Atas hal itu ia meminta agar progam ini dievaluasi secara komprehensif.

“Menghentikan sementara dan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh program translokasi badak Jawa,” ucapnya.

“Memerintahkan kepada Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Ardi Andono untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pendukung progam translokasi badak Jawa, termasuk untuk tidak melakukan penangkapan terhadap individu satwa endemik badak Jawa sampai ada evaluasi,” lanjutnya.

Ia juga mendorong kepada pihak balai TNUK untuk terus berupaya mencegah terjadinya pemburu liar terhadap badak Jawa. Sebab menurutnya, badak Jawa saat ini terancam punah karena aksi perburuan.

“Memerintahkan kepada Dirjen KSDAE, Kemenhut, Balai TNUK agar berfokus pada pengamanan habitat badak Jawa, agar terhindar dari kegiatan-kegiatan ilegal, seperti perburuan,” pungkasnya.

The post Translokasi Badak Jawa di Soal, Kementrian Kehutanan Hingga Balai TNUK Disomasi  appeared first on Endemik.

Ambruknya jembatan cikoter terjadi pada Rabu, 24 Februari 2026, sekitar pada pukul 03.30 WIB sore hari.

Unung seorang guru SDN 2 Jiput menyampaikan, setiap hari melintasi jembatan cikoter untuk mengajar anak-anak sekolah, dikarenakan saat ini jembatan ambruk sehingga harus jalan kaki saat melintasi jembatan tersebut.

“Memang ada ruas jalan alternatif untuk menuju ke SDN 2 Jiput, namun harus muter dan cukup lumayan jauh, biarpun kita jalan kaki saat melintasi jembatan cikoter yang ambruk tetap mengkhawatirkan,” katanya.

Selanjutnya, Unung seorang tenaga pendidik SDN 2 Jiput mengharapkan, mudah-mudah secepatnya jembatan cikoter dapat segera dilakukan penanganan perbaikan, apa lagi tidak akan lama lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri tentunya banyak warga yang melintasi jalur tersebut.

“Apa lagi jembatan cikoter ini dulu dibangun oleh warga secara swadaya. Namun dengan ambruknya jembatan tentu sangat mengkhawatirkan terhadap pengguna jalan yang melintasi khususnya anak-anak yang mau berangkat ke sekolah,” harapnya.

Udin Jamal Pj Kepala Desa (Kades) Jiput menyampaikan, ambruknya jembatan cikoter yang terjadi beberapa hati yang lalu agar segera dapat dilakukan penanganan perbaikan guna pemanfaatan kembali khususnya untuk pengguna jalan dikarenakan pemanfaatnya sangat vital sekali.

“Saya berharap dinas terkait yang membidanginya agar dapat menindaklanjuti untuk penanganan perbaikan, agar jembatan tersebut dapat kembali dilalui,” tuturnya.

Selain itu, Pj Kades Jiput menyampaikan telah berkoordinasi dengan pihak Muspika Jiput dan sudah melaporkan ke Dinas PUPR Pandeglang, adapun faktor penyebab ambruknya jembatan cikoter salah satunya pondasi jembatan tersebut roboh dan tidak bisa menahan dibit air.

“Saat ini pengguna jalan khususnya pejalan kaki yang melintasi jembatan cikoter tentu sangat memaksakan, terkecuali yang membawa kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat R4) tentu tidak dapat melewari jembatan dan harus muter dan itu jaraknya lumayan cukup jauh,” terangnya.

The post Jembatan Penghubung Antar Desa di Kecamatan Jiput Pandeglang Ambruk appeared first on Endemik.