ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang diduga tidak memberikan uang transport hingga makan siang kepada para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengikuti prosesi Pelantikan dan Bintek yang digelar sejak 25 Januari 2024 lalu.
Hal tersebut diungkapkan Iik Rohikmat ketua Komunitas Pemerhati Pemilu independen (KPPI) Kabupaten Pandeglang saat dihubungi melalui telepon selulernya, pada 27 Januari 2024.
“Berdasarkan hasil temuan kami per hari ini tgl 28 januari 2024 ada sekitar 5 orang anggota KPPS berbeda kecamatan yang mengeluhkan terkait pelantikan dan bimtek,” kata Iik.
Iik Rohikmat, mendesak komisioner KPU kabupaten Pandeglang agar terbuka ke publik soal anggaran pelantikan dan bimtek Kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang belum di bayar.
“Kami minta Komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang bisa pastikan, jangan sampai persoalan pengurangan angaran ini terjadi seperti di kabupaten lain yang hari ini jdi polemik,” tuturnya.
Dengan adanya persoalan tersebut, kata dia, tidak menutup kemungkinan di tiap kecamatan juga mendapatkan persoalan yang sama.
“Kami juga terus melakukan investigasi ke lapangan, sebab kami menduka semua KPPS di tiap kecamatan mendapatkan persoalan yang sama,” ujarnya.
Sementara itu ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah membenarkan, jika pada proses pelantikan dan bintek KPPS para pesertanya tidak diberikan uang pengganti transport hingga makan siang.
“Perihal anggaran pelantikan dan bimtek sudah kami ajukan ke KPPN, tapi prosesnya agak lama dan baru disetujui jumat siang untuk kami transferkan hari senin tanggal 29 Januari 2024 besok,” tulis Nurazizah dengan singkat.
Meski begitu, Nurazizah memastikan bahwa hak para KPPS yang mengikuti pelantikan dan Bimbingan teknis akan diberikan secepatnya yang difasilitasi oleh PPK disetiap kecamatan yang ada.
