Koordinator Aksi GP2DB, M. Basir, dalam orasinya menyebutkan bahwa proses seleksi pegawai RSUD Labuan tidak hanya melanggar asas transparansi dan keadilan, namun juga mencederai harapan masyarakat lokal yang seharusnya mendapatkan afirmasi dalam seleksi tersebut.

“Ini bukan hanya soal kelalaian teknis. Ini adalah pengkhianatan publik yang sistematis. Peresmian rumah sakit justru menambah luka masyarakat yang masih menunggu kejelasan nasib mereka dalam proses seleksi yang semrawut,” ujar Basir.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 133, 134, dan 89 Tahun 2025, rekrutmen pegawai non-ASN seharusnya berjalan sesuai tahapan. Namun faktanya, banyak pelanggaran yang ditemukan GP2DB, seperti molornya jadwal CAT hingga 25 April 2025, pengumuman hasil yang diundur tanpa dasar keputusan, hingga pemberkasan dilakukan diam-diam tanpa masa sanggah.

GP2DB juga menemukan pemberian nilai afirmasi domisili kepada peserta dari luar Pandeglang, yang berpotensi merugikan peserta lokal. Lebih parahnya lagi, peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos justru diputus kontraknya secara sepihak oleh panitia seleksi.

Puncaknya terjadi pada 9 Mei 2025, saat panitia mengumumkan bahwa 114 peserta dibatalkan kelulusannya setelah proses validasi ulang. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan lanjutan. Pihak panitia seleksi dan Pemerintah Provinsi Banten dinilai bungkam.

“Atas dasar itu, kami menuntut tiga hal. Pertama, kejelasan hasil evaluasi sanggah. Kedua, pertanggungjawaban atas pemutusan kontrak sepihak. Ketiga, ketegasan Gubernur Banten agar tidak membiarkan persoalan ini ditutup-tutupi,” tegas Basir.

Ia menegaskan, pernyataan Gubernur Banten yang sempat menyebut tidak boleh ada kecurangan dan titipan dalam rekrutmen, kini dipertanyakan publik. GP2DB bahkan mendesak agar Gubernur mundur secara terhormat jika tidak mampu menuntaskan persoalan ini.

“Jika Gubernur malu untuk bertindak tegas, maka lebih baik mundur. Kami menghargai beliau sebagai pemimpin dan orang tua, tapi jangan cederai harapan rakyat di awal masa jabatan,” tambahnya.

GP2DB menilai bahwa apa yang terjadi di RSUD Labuan dan Cilograng adalah bentuk kelalaian yang terstruktur dan sistematis. Mereka menduga adanya keterlibatan aktif dari Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang membentuk panitia seleksi.

“Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas,” tutup Basir.

The post Peresmian RSUD Labuan Diwarnai Aksi Unjuk Rasa appeared first on Endemik.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan tentang adanya dugaan Maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang serta Inventalisir anggaran kegiatan dana Desa oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang.

Hasil investigasi PPP di lapangan kaitan dengan 6 sub Kegiatan ( Restoratif Justice, KIM, Publikasi, Honorarium Musrem, Buku Administrasi dan Perubahan Iklim) yang di duga di inventalisir oleh DPMPD Pandeglang.

Menurut TB Ahmad Zaelani  selaku korlap I menyampaikan, adanya penyalahgunaan wewenang dan Inventalisir Dana Desa yang di lakukan oleh DPMPD Pandeglang ini melanggar aturan dan tidak dibenarkan secara hukum.

“Bupati Pandeglang dan DPRD pandeglang jangan tutup mata melihat fenomena yang terjadi di DPMPD Pandeglang, Inventalisir Anggaran ini melanggar aturan Kemendes PDT No. 02 2004. Jika itu terjadi berarti ada penyalahgunaan wewenang oleh DPMPD Pandeglang, .” Katanya ditengah orasi.

Tb bahkan menduga adanya kongkalikong antara aparat penegak hukum dan DPMPD  Kabupaten Pandeglang.

“Jika hal ini di diamkan oleh penegak hukum, kami duga ada main mata dengan DPMPD Pandeglang, maka kami mendorong Mentri Desa untuk turun tangan dan mengaudit desa di kabupaten Pandeglang”. Ujar Tb.

Di sisi lain koordinator lapangan II , Aef Saepurosad, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap lemahnya pengawasan serta penyalahgunaan wewenang DPMPD Pandeglang.

“DPMPD Pandeglang jangan beralih Fungsi menjadi pedagang buku dan baju, kegiatan desa serahkan ke desa sesuai porsinya lah,” tegasnya.

Aksi demonstrasi berjalan dengan damai dan aman, namun PPP menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika pemerintah daerah tidak segera menindak lanjuti hal tersebut maka Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini sampai ke tingkat nasional.

The post Pergerakan Pribumi Pandeglang  Gelar Aksi Demonatrasi Jilid III appeared first on Endemik.