sebagai pihak ketiga yang telah resmi mendapatkan tender dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dalam pencapaian target PAD di sektor retribusi parkir, ekek menilai kondisi tersebut sangat merugikan pihaknya.

“Iya dari temuan kami di lapangan banyak jukir ilegal alias diduga melakukan pungli parkir di beberapa kecamatan diantaranya di Panimbang, Sobang, Cigeulis, Pagelaran, dan  Cikedal. Mereka berdalih mendapat surat tugas penarik retribusi PAD Parkir, padahal belum ada surat tugas jukir dari CV. Arga Pratama,” ungkap Arip Ekek kepada media, Minggu, 16/3/2025.

Ekek mengungkapkan, dari sekian banyak juru parkir di 6 kecamatan ini, yang baru menerima Surat Tugas (ST) dari pihak ketiga yang resmi dan sah mengelola retribusi PAD Parkir sebanyak 18 orang jukir tersebut.

“Para jukir ilegal itu  diduga dibekingi oknum pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berinisial EG, dan oknum PNS Dishub Kabupaten Pandeglang yang berinisial IH, dan bekerja sama dengan oknum yang berinisial S asal Kecamatan Sukaresmi yang selalu menjual-jual masyarakat Panimbang dan menjual-jual korkam dari instansi Tentara Negara Indonesia (TNI),” katanya.

Untuk itu, ekek meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Pandeglang untuk segera memerintahkan saber pungli, untuk mengusut tuntas persoalan ini.

” saya juga heran masa ada oknum TNI aktif atau sudah pensiun ikut campur dalam perparkiran. Lucu dan kecil amat jika benar adanya oknum TNI. Saya tidak akan diam, akan saya laporkan ke pangdam dan ke atasannya jika benar ada oknum TNI menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten pandeglang, ” Pungkasnya.

Dijelaskan ekek, bahwa pemenang lelang retribusi perparkiran tepi jalan yang sah itu adalah perusahaan CV. Arga Pratama yang Direkturnya H. Mustagfirin, bahkan pihak perusahaan itu sudah menyetor PAD sebesar 50% ke kas daerah untuk di tahun 2025.

“Jadi untuk kondusifitas dan peningkatan PAD retribusi parkir, kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindak tegas para oknum-oknum jukir yang terlibat di dalam retribusi perparkiran di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang yang ilegal,” tandasnya.

Bahkan, dirinya menegaskan pihak CV. Arga Pratama sudah berkoordinasi dengan pihak APH dan melaporkan kondisi di lapangan tersebut.

” Dan saya ingatkan kembali, jangan sampai melakukan pengancaman kepada saya. Ancaman buat saya dari oknum pereman maupun dari oknum pejabat itu adalah makanan sehari-hari. Karena ini negara hukum, dan apa lagi ini ibu bupati Pandeglang Ibu Hj. Raden Dewi Setiani telah memerintahkan kepada para OPD penghasil PAD untuk ditingkatkan lagi demi pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana keagamaan,” Tutupnya.

The post Pungli Parkir Diduga Masih Marak Terjadi di Pandeglang Selatan appeared first on Endemik.

CV Arga Pratama merupakan pemenang tender atau pihak ketiga pengelolaan retribusi perparkiran di Kabupaten Pandeglang.

“Untuk mengejar target PAD yang ditetapkan, kami sepertinya kewalahan. Karena ada beberapa lokasi yang masih dikelola oleh oknum yang melakukan pungutan liar (perparkiran-red),”ungkap Direktur CV Arga Pratama, pada Selasa saat menggelar sosialisasi pengelolaan parkir di Aula Kantor Dishub Pandeglang, pada 10 Maret 2024.

Mustagfirin menjelaskan, jika berdasarkan laporan serta investigasi dilapangan, jika ada dibeberapa lokasi, banyak ditemukan kantong-kantong parkir liar yang dikelola oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Untuk itu kami selaku pihak ketiga yang memiliki legalitas sebagai pengelola parkir di Wilayah Kabupaten Pandeglang meminta kepada pihak Dishub dan APH untuk menindaklanjuti laporan yang telah kami sampaikan terkait adanya parkir liar dan apabila diperlukan bukti berupa video dan kelengkapannya kami siap berikan,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Rudiyanto menjelaskan, jika pihaknya akan segera menindaklanjuti adanya laporan terkait adanya dugaan pungutan liar dibeberapa lokasi yang menjadi kantong-kantor retribusi perparkiran ditepi jalan.

“Sesuai dengan isi kerjasama yang tertuang dalam PKS, maka kami berkewajiban untuk mengamankan lokasi-lokasi retribusi perparkiran yang nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga dan kami nanti akan segera melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan APH untuk menertibkan parkir liar tersebut,”ungkapnya.

The post Banyak Parkir Liar, CV Arga Pratama Minta Dishub dan APH Turun Tangan appeared first on Endemik.