Kehadiran mereka bertujuan menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Gari Setiawan Makmur (CV. GSM), sebuah perusahaan penggemukan dan pemotongan sapi impor asal Australia yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyerahkan dokumen laporan pengaduan yang disertai kajian ilmiah berbentuk policy brief, hasil advokasi akar rumput dari masyarakat setempat. Laporan ini secara resmi disampaikan kepada KLH RI, Komisi IV DPR RI, dan Mabes Polri sebagai bentuk keseriusan mereka terhadap kasus pencemaran lingkungan yang diduga telah berlangsung lama tanpa penanganan tegas dan nyata.

Kedatangan mahasiswa disambut langsung oleh Arif Rahman, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Arif menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPR RI.

Koordinator DPW JPMI Banten, Entis Sumantri, yang juga Ketua Bidang ESDM Badko HMI Jabodetabeka-Banten menyampaikan bahwa laporan ini merupakan aspirasi masyarakat dari wilayah terdampak, khususnya Kecamatan Panimbang dan Sobang, Kabupaten Pandeglang.

“Kami datang ke KLH, DPR RI, dan Mabes Polri bukan atas dasar kepentingan politik, melainkan murni menyuarakan keresahan masyarakat. Laporan ini disertai bukti ilmiah dan testimoni masyarakat. Dugaan pelanggaran yang dilakukan CV. GSM tidak bisa lagi ditoleransi,” ujar Entis.

Menurut Entis, perusahaan yang bergerak di bidang karantina, penggemukan, dan rumah potong hewan ini diduga beroperasi tanpa izin lengkap seperti izin lingkungan, IPAL, AMDAL, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bahkan lokasi perusahaan berada di wilayah padat penduduk dan sangat dekat dengan, perairan sungai Bengawan Sobang, area pertanian dan permukiman warga.

“Kami sudah melakukan berbagai langkah: audiensi dengan pemerintah daerah, rapat dengan DPRD Pandeglang, hingga laporan ke APH, seperti Polres Pandeglang dan Polda Banten dan Pemerintah daerah Namun, sampai hari ini belum ada tindakan yang tegas,” katanya.

Mahasiswa dan masyarakat mengeluhkan pencemaran udara akibat bau menyengat, serta dugaan pencemaran air dan tanah yang dihasilkan dari limbah perusahaan. Situasi ini telah mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga sekitar, namun dianggap biasa saja oleh pemerintah daerah.

Entis juga menyampaikan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah karena dianggap lamban dan tidak serius menangani persoalan ini.

“Kami tidak anti-investasi, tapi investasi harus taat hukum. Kami menduga adanya praktik gratifikasi dan pembiaran oleh pihak-pihak terkait. Maka dari itu, kami meminta agar KLH segera turun tangan memberikan sanksi dan menutup CV. GSM,” tegasnya.

Pihaknya juga mendesak DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta meminta Mabes Polri segera menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, termasuk memeriksa kinerja Polres Pandeglang dan Polda Banten yang dinilai lamban menangani laporan masyarakat.

Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat, DPW JPMI Banten mengancam akan menggerakkan aksi massa secara besar-besaran di Kabupaten Pandeglang, kantor KLH, DPR RI, dan Mabes Polri.

“Kalau ini terus dibiarkan, kami bersama masyarakat akan turun ke jalan. Ini menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat di Pandeglang,” tutup Entis.

The post DPW JPMI Banten Laporkan CV. Gari Setiawan Makmur (CV. GSM)  ke KLH, DPR RI, dan Mabes Polri  appeared first on Endemik.

Kamis siang, Perwakilan DPW JPMI Banten melakukan pertemuan dengan pihak SPBU Kadubanen, dan perwakilan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) kabupaten pandeglang, Serta perwakilan dari Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi  (Hiswana Migas) DPC Banten di aula kantor Diskoperindag Kabupaten Pandeglang, untuk membahas persoalan tersebut.

Koordinator DPW JPMI BANTEN, Entis Sutisna menyatakan ketidakpuasannya dengan hasil pertemuan tersebut, pria yang akrab di sapa Tayo itu menganggap persoalan kelalaian SPBU Kadubanen belum diselesaikan dengan baik.

“Kami merasa tidak puas, karena persoalannya belum tertuntaskan dengan baik pengelolaan itu sendiri,” Katanya kepada awak media, kamis (27/02/2025).

Seharusnya lanjut entis, ketika pemeliharaan SPBU itu berlangsung, harusnya tidak ada transaksi dulu, Jangan ada pengoperasian SPBU.

” Ternyata mereka (pihak SPBU) mengakui bahwa alat pendeteksi air itu di cabut, sehingga masuklah air itu, dan berdampak terhadap BBM itu sendiri.
Kenapa yang kita herankan itu dijalankan gitu, harusnya kan di tutup dulu, ” Pungkasnya.

Entis menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.

” Walaupun memang tadi kami mendapatkan laporan dari pihak hiswana migas, bahwa SPBU Kadubanen telah diberikan sanksi berupa teguran oleh pihak pertamina, ” tegasnya.

Sementara sekertaris Hiswana migas DPC Banten, muhammad Irfan menyebut, peristiwa ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk memastikan program pertamina khususnya pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

” Kami dari Hiswana migas mengarahkan agar peristiwa ini jangan terjadi lagi di kemudian hari nanti, ” Singkatnya.

Sebelumnya, sejumlah kendaraan mogok usai mengisi BBM di SPBU Kadubanen pada Senin (17/02/2025) lalu, pengawas SPBU Kadu Banen, Saepul menyatakan sedang ada penggantian dispenser SPBU. Pada saat perbaikan, dombak atau corong tangki penghubung ke dispenser SPBU kemasukan air.

“Ternyata tanpa sepengetahuan rembes dari depan, nah itulah yang menyebabkan air masuk ke dombak,” katanya.

Ipul mengatakan ada 10 motor dan 3 mobil yang mogok. Ia mengklaim sudah memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen yang ditimbulkan.

” sudah dibereskan, BBM diganti, kerusakan sudah kita perbaiki, Alhamdulillah tidak ada masalah,” pungkasnya.

The post DPW JPMI Banten Nilai SPBU Kadubanen Lalai appeared first on Endemik.