Hal tersebut mengemuka usai munculnya pemberitaan mengenai sikap Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, yang terkesan tergesa-gesa dan belum memberikan ruang konfirmasi kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pandeglang. Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan isu-isu krusial daerah, seperti percepatan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kejelasan status infrastruktur publik.

Menanggapi dinamika tersebut, DPW PERPAM Banten menilai bahwa peristiwa ini perlu dimaknai secara bijak sebagai bahan evaluasi bersama mengenai pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan terhubung erat dengan masyarakat (public connected governance).

Ketua DPW PERPAM Banten, Erland Felany Fazry, menyampaikan pandangannya bahwa dalam lanskap tata kelola pemerintahan modern (good governance), keberadaan jurnalis dan media massa bukan sekadar pencari berita, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada khalayak luas.

“Kami dari DPW PERPAM Banten melihat bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan media massa idealnya bersifat simbiotik saling menguatkan. Ketika ada pertanyaan dari jurnalis mengenai program kerakyatan seperti RTLH atau infrastruktur, itu adalah momentum emas bagi seorang Bupati untuk menjelaskan secara langsung komitmen, capaian, maupun kendala yang sedang dihadapi pemerintah daerah,” ujar Erland Felany Fazry, dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Erland menambahkan, kecenderungan untuk menghindari pertanyaan atau melimpahkan seluruh klarifikasi teknis kepada Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Kepala Dinas (Kadis) sebaiknya mulai digeser. Menurutnya, meskipun urusan teknis-operasional memang ranah birokrasi, kepemimpinan kebijakan (policy leadership) dan penegasan arah pembangunan tetap melekat penuh pada sosok Kepala Daerah.

“Rakyat Pandeglang tentu ingin mendengar langsung statement dan keberpihakan dari Bupatinya. Pernyataan seorang kepala daerah memiliki bobot legitimasi politik dan moral yang jauh berbeda dibanding pejabat teknis. Oleh karena itu, hadir dan memberikan penjelasan langsung di hadapan media adalah bagian dari akuntabilitas publik yang sangat berharga,” jelasnya.

Lebih dalam, Ketua DPW PERPAM Banten menganalisis bahwa dinamika komunikasi yang terjadi saat ini tidak lepas dari proses penyesuaian latar belakang kepemimpinan. Sosok Bupati Pandeglang yang memiliki rekam jejak panjang dan cemerlang di dunia birokrasi profesional tentu terbiasa dengan mekanisme kerja administratif yang tertutup, sistematis, dan terstruktur.

Namun, ketika mengemban amanah sebagai pejabat politik elected official, tantangannya bergeser ke panggung terbuka yang menuntut kelincahan komunikasi (communicative agility), keterbukaan terhadap kritik, serta kesiapan menjawab isu-isu spontan (spontaneous doorstop) dari insan pers.

“Kami memahami ada proses transisi dari budaya kerja birokrasi yang procedural-safe menuju panggung politik daerah yang dinamis. Dalam dunia politik pemerintahan, kekhawatiran akan terjadinya salah ucap (blunder) memang wajar. Namun, hal itu bisa diantisipasi bukan dengan menghindari media, melainkan dengan memperkuat data-on-hand, penguasaan isu lapangan (issue mastery), serta penataan tim komunikasi pimpinan yang lebih sigap dan profesional,” tutur Erland.

Dalam pandangan Ketua DPW PERPAM Banten, keterbukaan informasi merupakan amanat undang-undang yang menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat (public trust).

Sesuai dengan semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik berkewajiban menyediakan akses informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Keterbukaan mengenai program-program vital—seperti anggaran RTLH, perbaikan jembatan dan jalan di tingkat kecamatan, hingga pelayanan kesehatan—akan menghindarkan masyarakat dari asumsi liar, spekulasi, maupun berita yang tidak berimbang (asymmetric information).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah dan penguatan tata kelola Pemkab Pandeglang, DPW PERPAM Banten menyampaikan beberapa poin pandangan konstruktif.

Pertama, Membagi peran komunikasi secara proporsional. Kepala Daerah menyampaikan visi, komitmen, dan arah kebijakan strategis, sementara Sekda atau Kepala Dinas mendampingi untuk melengkapi detail data teknis.

Menjadikan media massa sebagai ruang dialog interaktif untuk menyerap aspirasi warga Pandeglang, sekaligus sarana mengedukasi masyarakat mengenai kendala anggaran atau proses pembangunan yang sedang berjalan.

“Kami dari Organisasi PERPAM hadir bukan untuk mencari kekurangan, melainkan untuk memberikan pandangan yang objektif dan mengawal agar roda pemerintahan di Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang, berjalan makin terbuka, berwibawa, dan dicintai rakyatnya. Keterbukaan adalah awal dari kemajuan,” tutup Erland Felany Fazry.

The post DPW PERPAM Banten Sampaikan Pandangan Soal Kepemimpinan Daerah dan Keterbukaan Informasi appeared first on Endemik.