Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pandeglang mencapai 18.234 orang, untuk tahun ajaran 2025/2026.

Ketua LMND Pandeglang, Asep Saepullah menyampaikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan solusi konkret untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Sekolah Rakyat adalah salah satu jalan pemutus rantai kemiskinan, dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, khususnya untuk masyarakat desil satu (kurang mampu), sehingga mereka dapat memiliki harapan untuk masa depan,” kata Asep kepada media, Jumat (24 Oktober 2025).

LMND juga mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pandeglang, atas langkah cepat, dan sigap dalam membangun koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, guna merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemda Pandeglang (Bupati) yang sigap dan cepat menjemput bola ke Kementerian Sosial, agar di Kabupaten Pandeglang segera dibangun Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dari sektor pendidikan,” imbuhnya.

Menurut Asep, program Sekolah Rakyat ini harus segera diwujudkan, agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang yang masuk kategori desil satu, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai 140.000 jiwa per Agustus 2025.

“Dari data DTSEN per bulan Agustus 2025 sendiri tercatat, bahwa jumlah penduduk miskin di Pandeglang mencapai 140.000 jiwa, tentu kami berharap agar Sekolah Rakyat ini bisa segera terbangun, untuk memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan,” lanjutnya.

Langkah kolaboratif antara pemerintah daerah, kementerian, dan elemen masyarakat sipil seperti LMND diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang.

The post Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat, LMND Apresiasi Langkah Cepat Bupati Pandeglang ke Kementerian Sosial appeared first on Endemik.

Asep Saepullah selaku ketua LMND Pandeglang  memberikan ucapan selamat kepada pasangan Dewi-Iing yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun kedepan.

“Kita ucapkan selamat dan sukses untuk pasangan Dewi-Iing yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang periode 2025-2029,” ujar Asep kepada media , Kamis 20 Februari 2025.

Sebagai seorang pemimpin kepala daerah, visi misi saat kampanye tentu harus bisa menjadi acuan untuk program kerja kedepannya, oleh karenannya Asep menjamin bahwa LMND akan mengawal visi misi Dewi-Iing sampai benar-benar terealisasikan.

“Saya pastikan bahwa LMND akan mengawal terus visi misi Dewi-Iing, agar bisa terealisasikan, dan supaya tidak hanya menjadi selogan pada saat kampanye saja,” Tambah asep.

Disamping itu, Asep menekankan kepada pasangan Dewi-Iing sebagai kepala daerah baru, untuk bisa lebih memprioritaskan segala aspek yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, ditengah situasi pemerintah yang tengah melakukan efesiensi anggaran melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025, visi dan misi Dewi-Iing harus tetap terealisasikan dengan baik.

“Visi dan misi Dewi-Iing dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap terealisasi, meski pemerintah pusat tengah melakukan efesiensi anggaran,” lanjutnya.

Asep juga menekankan, bahwa efisiensi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah kedepannya, bukan memangkas anggaran untuk program atau pembangunan prioritas, tetapi harus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial.

“Kegiatan yang seharusnya dikenakan efesiensi itu seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, dan aktifitas seremonial lainnya. Bahkan kunjungan kerja yang tidak terlalu penting juga saya rasa bisa dilakukan via zoom atau google meet,” tambahnya.

Dalam Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kabupaten Pandeglang tahun 2025, banyak perjalanan dinas yang memiliki nilai fantastis, diantaranya perjalanan dinas dalam daerah pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyedia air minum di daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp.1.519.524.000.

Kemudian belanja perjalanan dinas dalam kota pada pelaksanaan, dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota, dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan, dan kesejahteraan keluarga dengan pagu anggaran Rp.3.531.600.000.

“Akan sangat relevan jika efesiensi diterapkan pada perjalanan dinas yang pagu anggarannya fantastis, bahkan sampai jumlahnya milyaran, seperti yang kita lihat dalam SiRUP Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2025, dan dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” Tandasnya.

The post EK-LMND Pandeglang Komitmen Kawal Kepemimpinan Dewi-Iing appeared first on Endemik.

ketua EK-LMND Pandeglang, Asep Saepul menilai, Kendati sudah ada Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan kepemudaan,Namun Bupati Pandeglang Irna Narulita selaku Eksekusi masih gagap dalam upayanya meningkatkan kapasitas pemuda.

Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini masih belum ada Peraturan Bupati sebagai payung hukum yang secara teknis mengatur terkait  pelaksanaan, dari Perda No 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.

“Pemuda saat ini seperti termarjinalkan, peningkatan kapasitas terabaikan, kondisi ini tentu membuat Kabupaten Pandeglang sangat dirugikan, terlebih sampai saat ini belum juga dibuat Perbup terkait penyelenggaraan kepemudaan,” ucap Asep Saepul.

Menurut sampul,Berdasarkan data per bulan Juni 2024, dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang sebanyak 1,4 juta Jiwa, hanya sekitar 3,21 persen warga menamatkan Pendidikan sampai perguruan tinggi. 16,34 persen tamatan SMA 16,26 persen SMP, dan 35,29 persen SD. Di samping itu, jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang yang belum menamatkan SD di kisaran angka 10,55 persen, sedangkan 18,36 persen penduduk lainnya tidak, atau belum bersekolah.

“Data jumlah jiwa yang mengenyam pendidikan, angka putus dan belum sekolah di Kabupaten Pandeglang, tentu sangat bertolak belakang dengan Misi Bupati dan Wakilnya pada periode 2020- 2025 dalam meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing,” tegas Asep.

Oleh karenanya, EK-LMND Pandeglang menuntut agar Pemda Pandeglang segera melaksanakan kewajibannya, dan memenuhi hak pemuda dengan membuat Perbup terkait pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

“Agar amanat konstitusi yang sudah jelas terkorelasi dengan situasi objektif bisa terealisasikan, kami meminta supaya DPRD lebih komunikatif dengan Bupati, dan segera membuat Perbup sebagai aturan pelaksana dari Perda No 2 tahun 2021,” tutup Asep.

The post Dinilai Abai Terhadap Pemuda dan Tak Taat Konstitusi, EK-LMND Pandeglang Tuntut Pemda Segera Buat Perbup appeared first on Endemik.