Ketua Umum Aliansi Persatuan Pandeglang Bersatu, Asep Rifal, mengatakan sebagai organisasi kontrol sosial, LSM seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama yang menyangkut penyebarluasan data pribadi melalui media sosial dan pemberitaan di media daring.

“Data Pribadi kami sudah viral, bahkan kami mendapatkan stigma negatif dari sebagian masyarakat yang menyangka kami honorer siluman. Ini fitnah yang keji, kami yang sudah puluhan tahun mengabdi bekerja sangat dirugikan. Oleh karena itu, kami sepakat akan menempuh jalur hukum karena ini sudah ada indikasi tindakan pidana,” kata Asep kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).

Sementara itu, Juru Bicara Aliansi Honorer Indonesia (AHI), Bahri Permana, mengungkapkan bahwa AHI tetap konsisten memperjuangkan nasib para pegawai honorer di seluruh Indonesia agar diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait kasus yang menimpa honorer di Pandeglang, Bahri menyatakan kesiapannya untuk melakukan advokasi.

“Terkait dugaan fitnah yang menimpa saudara kami, para honorer di Pandeglang, kami siap melakukan advokasi baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, serta pihak lainnya,” tegas Bahri.

Bahri juga mengaku, telah berkoordinasi via telepon dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang pada Rabu, 26 November 2025. Dalam komunikasi tersebut, Bahri meminta agar proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Pandeglang terus berjalan sesuai Surat Edaran Menpan RB dan BKN.

Menurutnya, para pegawai honorer yang namanya tercatut telah menempuh seluruh tahapan mulai dari verifikasi, validasi, rangkaian seleksi PPPK, hingga pengisian Daftar Riwayat Hidup.

“Saya sudah komunikasi via telepon dengan Kepala BKPSDM Pandeglang, meminta proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu terus berjalan. Proses verifikasi, validasi, rangkaian seleksi PPPK, Pengisian Daftar Riwayat Hidup sudah ditempuh oleh para pegawai honorer tersebut. Dan yang terpenting, fokus persiapan pelantikan mengingat tahun 2026 tidak boleh lagi ada tenaga honorer, semuanya harus sudah beralih status menjadi ASN,” pungkas Bahri.

The post Tanggapi Tuduhan Honorer Siluman, Aliansi Persatuan Pandeglang Minta Pemkab Fokus Angkat PPPK Paruh Waktu appeared first on Endemik.

Kepolisian menyebutkan, mayoritas pemohon SKCK kali ini berasal dari kalangan pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seperti diketahui, SKCK menjadi salah satu dokumen wajib yang harus dilampirkan dalam proses seleksi administrasi.

Petugas pembuat SKCK Polres Pandeglang, Bripka Supriyanto, mengatakan mayoritas pemohon SKCK kali ini berasal dari kalangan pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seperti diketahui, SKCK menjadi salah satu dokumen wajib yang harus dilampirkan dalam proses seleksi administrasi.

“Sejak dibukanya pendaftaran PPPK, jumlah pemohon SKCK meningkat signifikan. Biasanya dalam sehari hanya sekitar 40–50 orang, sekarang bisa lebih dari 500 pemohon, kata Supriyanto di Mapolres Pandeglang, Selasa 16 September 2025.

Ia menambahkan, total pemohon SKCK untuk syarat administrasi PPPK di wilayah Kabupaten Pandeglang sudah mencapai lebih dari 4.000 orang. Pelayanan dilakukan bukan hanya di Polres, tetapi juga di seluruh jajaran Polsek.

Untuk mengantisipasi penumpukan, pihak kepolisian menambah loket pelayanan serta memperpanjang jam operasional di beberapa hari tertentu. Masyarakat juga diimbau menyiapkan kelengkapan berkas, seperti fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, pas foto terbaru, dan surat pengantar dari kelurahan agar proses pembuatan SKCK berjalan lebih cepat.

“Kami bersama Polsek jajaran tetap buka Sabtu dan Minggu untuk melayani masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Salah satu tenaga honorer, Gunawan Setiari, mengaku sempat kesulitan mengurus SKCK lantaran aplikasi online bermasalah.

“Jumat kemarin ke sini, tapi aplikasinya error. Sempat muter-muter aja dan baru tahu harus pakai aplikasi. Karena bermasalah, akhirnya Senin datang lagi langsung ke sini,” ujarnya.

Gunawan menambahkan, SKCK terbaru menjadi syarat wajib pemberkasan PPPK. Ia berharap proses seleksi berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi para tenaga honorer.

“Harapannya semua kawan-kawan honorer yang daftar bisa lolos. Karena dari dulu para pejuang PPPK ingin menuntut keadilan, semoga bisa tercapai,” pungkasnya.

Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya memperpanjang batas waktu pengisian dokumen bagi calon PPPK paruh waktu Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan surat BKN Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025, pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang semula ditutup 20 September 2025 diperpanjang hingga 22 September 2025. Sedangkan usul penetapan Nomor Induk (NI) diperpanjang hingga 25 September 2025.

The post Pemohon SKCK Membludak, Rata-Rata Sebagai Syarat PPPK appeared first on Endemik.

Calon PPPK, Irfan Aminudin menjelaskan, dalam audiensi bersama pemerintah daerah ini, pihaknya menyampiakan beberapa tuntutan.

” Yang pertama tuntutan kita adalah inginnya penolakan dari pemerintah daerah untuk tidak ada penundaan terkait
Terhitung mulai tanggal (TMT), ” Kata Irfan saat audiensi, Kamis (13/02/2025).

Kemudian yang kedua, lanjut Irfan,eminta agar pemerintah daerah melalui BKPSDM, untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tahapan pengengkaran calon PPPK. Dan yang terakhir Irfan meminta agar pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk penggajian bagi para calon PPPK.

” Itu semua kami lakukan untuk memperjuangkan hak kita sebagai PPPK yang seharusnya mendapatkan SK per 1 April, namun karna dengan adanya SE dari kemenpan tentang penundaan, sehingga kami resah. ” Sambung Irfan.

Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda Pemkesra) Setda Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan mengatakan,  Pemerintah Daerah mendukung apa yang menjadi hak para tenaga honorer.

“Temen-temen semua perlu diketahui, sebetulnya BKD sudah mengusulkan pembagian SK di bulan April 2025. Bertepatan dengan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang,” katanya.

Menurut Doni, SK Calon PPPK dijadwalkan diserahkan bulan April dan bulan Mei sudah menerima gaji. Tetapi keputusan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini merupakan keputusan pemerintah pusat.

“Sehingga pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak. Kalau pemerintah daerah tidak ada upaya menunda-nunda karena semua prosesnya sudah di lengkapi,” Pungkasnya.

The post Calon PPPK di Pandeglang Resah Terkait Penundaan Penerbitan SK appeared first on Endemik.

Dalam acara pelepasan tersebut, Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta berpesan kepada para honorer yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPR RI untuk tidak anarki selama berlangsungnya aksi.

“Aksi kalian adalah aksi damai, sampaikan apa yang menjadi keinginan kalian semua dengan santun, damai dan tertib, “katanya.
Karena kata Fahmi, aksi unjuk rasa ini merupakan aksi damai menuntut kejelasan nasib para honorer.

“Niat kalian melakukan aksi unjuk rasa adalah niat baik, berjuang meminta kejelasan, jadi jangan sampai niat baik ini tercoreng oleh sikap – sikap yang tidak terpuji, “ucapnya.

“Saya menekankan kepada para honorer yang akan melakukan aksi unjuk rasa, agar selalu menjaga ketertiban dan jangan sampai membuat keributan yang menyebabkan anarki, “katanya.

Ia berharap dari aksi para honorer ini ada langkah terbaik dari pemerintah pusat terkait nasib para honorer, “harapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Teknis Kabupaten Pandeglang Yosef Gumilar mengatakan untuk para peserta aksi unjuk rasa ke gedung DPR RI hari ini berjumlah 1.500 orang, berangkat menggunakan kendaraan bus sebanyak 23 unit, “katanya.

Ia menegaskan aksi demo yang dilakukan oleh para honorer teknis di Kabupaten Pandeglang sebagai langkah memperjuangkan nasib tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Insyallah aksi kami aksi damai, kami ingin para honorer teknis ada kepastian, aksi demo ini merupakan bentuk perjuangan untuk merubah nasib kami,”imbuhnya.

The post Sekda Lepas Ribuan Honorer Pandeglang Demo Ke Senayan appeared first on Endemik.

Ketua Forum Honorer Teknis Kabupaten Pandeglang Yosef Gumilar mengatakan, aksi demo yang akan dilakukan oleh para honorer teknis di Kabupaten Pandeglang sebagai langkah memperjuangkan nasib tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Pandeglang.

“Sudah bisa dipastikan honorer teknis Kabupaten Pandeglang yang akan ikut aksi demo ke Senayan hari Senin 7 agustus mendatang kurang lebih 1,500 orang,” kata Yosep, Jumat (4/8/2023).

Menurutnya, dari jumlah peserta aksi yang ikut demonstrasi ke DPR RI hanya seperempatnya saja, tidak semuanya ikut aksi, padahal semua honorer antusias ingin ikut aksi, hanya saja kita cegah, karena kita juga masih memikirkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Honorer yang ikut aksi unjuk rasa hanya seperempatnya saja, sebagian tidak ikut, karena kita juga tidak menginginkan aksi kita mengganggu pelayanan, tidak terbayang jika honorer ikut demo semua, pelayanan disetiap OPD bisa lumpuh,”terangnya.

Ia menegaskan, untuk aksi unjuk rasa ke senayan tanggal 7 agustus mendatang, panitia telah menyediakan 23 unit bus untuk diberangkatkan ke Gedung DPR RI dan nantinya honorer pandeglang akan bergabung dengan honorer Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten untuk menggelar aksi yang sama, “tegasnya.

“Minta doanya, aksi kita aksi damai, kami ingin para honorer teknis ada kepastian, aksi demo ini merupakan bentuk perjuangan untuk merubah nasib para honorer, “pungkasnya.

The post Ribuan Pegawai Honorer Asal Pandeglang Bakal Demo Ke Jakarta Tuntut Kejelasan Status appeared first on Endemik.

Ketua Forum Honorer Teknis Administrasi Kabupaten Pandeglang Yosep Gumilar mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi persiapan aksi unjuk rasa ke Jakarta.

“Terkait rencana aksi mogok massal satu hari dengan hastag satu hari tak ada honorer di Pandeglang merupakan inisiatif temen – temen. Jadi tidak ada ajakan atau ada yang memerintahkan,” katanya kepada wartawan, Rabu, 26 Juli 2023.

Hastag satu hari tanpa honorer di Pandeglang merupakan bentuk perjuangan temen – temen dalam memperjuangkan nasibnya. Sebab tidak semuanya ikut aksi jadi sebagai bentuk dukungan satu hari mogok kerja.

“Berdasarkan data sementara jumlah honorer tenaga teknis yang ikut aksi sebanyak 730 orang. Kita akan berangkat naik mobil sebanyak 11 Bus” katanya.

Sebelas Bus ini masih data sementara. Sebab setiap harinya jumlah peserta selalu mengalami penambahan karena memang jumlah tenaga honorer di Kabupaten Pandeglang berkisar 4000 – an lebih.

“Jadi untuk tenaga teknis juga tidak hanya ada di OPD saja tetapi juga di kecamatan, puskesmas dan juga sekolah. Oleh karena itu menjelang keberangkatan kita lakukan konsolidasi untuk perisapan akomodasi dan transportasi,” katanya.

Kaitan hal akomodasi serta perizinan sudah dan sekarang ini mau membayar uang muka sewa kendaraan. Tinggal nanti menunggu waktu keberangkatan pada hari Senin, 6 Agustus 2023 mendatang.

“Untuk tuntutan aksi tanggal 7 Agustus itu pertama, kita minta segera sahkannya revisi Undang – Undang ASN nomor 5 tahun 2014, untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS tanpa melalui tes. Kedua mendesak Presiden Jokowi agar menerbitkan PP terbaru berkaitan pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK,” katanya.

Kemudian, tuntutan ketiga memberikan hak sama berkaitan dengan Afirmasi kepada seluruh honorer untuk seleksi PNS dan PPPK.

“Namun ditengah perjalanan kita akan menuntut juga, karena asumsi rencana pusat itu mengadakan PPPK paruh waktu dan penuh waktu itupun menjadi tuntutan kita. Semoga saja apa yang menjadi tuntutan kita direalisasikan karena kita juga ingin memiliki kesempatan dan hak sama menjadi PNS yang sudah mengabdi bertahun – tahun bahkan sudah puluhan tahun,” katanya.

The post Hastag Satu Hari Tanpa Honorer Viral di Medsos appeared first on Endemik.