Menurut sejumlah pihak, kehadiran lembaga tersebut di tingkat provinsi diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas pembagian tugas, serta mempercepat implementasi program konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Struktur yang lebih dekat dengan daerah dinilai akan membantu pemerintah dalam merespons kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Terkait hal ini, M Ilma Fatwa, dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pandeglang, menyampaikan apresiasi atas rencana tersebut. Ia menilai pembentukan pusat pengelolaan ekosistem hutan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kebijakan lingkungan di daerah.

“Secara prinsip, kami menyambut baik inisiatif ini karena dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan memperkuat tata kelola lingkungan yang lebih terstruktur di tingkat provinsi,” ujarnya.

Di Provinsi Banten, diskusi mengenai figur yang dinilai tepat untuk memimpin lembaga tersebut turut mengemuka. Salah satu nama yang disebut adalah Ardi Andono, yang dinilai memiliki pengalaman kerja di Banten, pemahaman terhadap karakteristik hutan di wilayah tersebut, serta kapasitas akademis dan manajerial.

“kita mengganggap salah satu orang yang tepat di Banten adalah Ardi Andono yang merupakan kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, selain sudah pengalaman di Banten dia juga hafal dan mumpuni secara akademis dan manajerial,” ujarnya.

Ilma menyebut bahwa kombinasi pengalaman lapangan dan latar belakang keilmuan dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung efektivitas kepemimpinan lembaga tersebut. Pemahaman terhadap kondisi ekologis dan dinamika daerah dinilai akan membantu dalam penyusunan strategi pengelolaan hutan yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Dengan berbagai pengalaman kerja beliau di tambah dengan paham nya beliau dengan karakteristik hutan di Banten maka akan menjadi poin tersendiri sehingga akan lebih mudah bagi beliau untuk memimpin lembaga tersebut,” kata Ilma.

Meski demikian, proses penetapan pimpinan lembaga tetap akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku sesuai regulasi pemerintah.

Pembentukan pusat pengelolaan ekosistem hutan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kehutanan.

Perlu diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan (PPEH) di 35 provinsi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat bernomor B/594/M.KT.01/2026 tertanggal 5 Mei 2026, sebagai tindak lanjut usulan penataan kelembagaan dan tata laksana dari Kementerian Kehutanan.

Dalam surat itu disebutkan bahwa pembentukan PPEH di 35 provinsi bertujuan memperkuat koordinasi dan pengawasan serta meningkatkan tata kelola urusan pemerintahan di bidang kehutanan pada tingkat tapak dan kewilayahan. Selain itu, pemerintah juga meminta dilakukan evaluasi terhadap organisasi, tugas, dan fungsi pada 12 Balai Besar di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai implikasi dari pembentukan unit baru tersebut.

Surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Menteri PANRB dan ditembuskan kepada Presiden RI, Menteri Sekretaris Negara, Kepala BKN, serta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

The post Rencana Pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Disambut Positif, Nama Ardi Andono Muncul di Banten appeared first on Endemik.