Inspektur Inspektorat Pandeglang, Hasan Bisri mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menemukan beberapa permasalahan saat melakukan audit di desa Cigondang tersebut.

Temuan tersebut lanjut dia, berkaitan dengan laporan keuangan desa hingga pelaksanaan pembangunan fisik.

“Iya, ada beberapa yang memang jadi temuan, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga pengerjaan fisik bangunan,” ungkap Hasan Bisri kepada wartawan, Sabtu 4 Oktober 2025.

Namun, pihaknya belum bisa menyampaikan secara rinci hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena masih menunggu laporan hasil audit (LHP) dari tim auditor.

“Saya belum bisa publikasikan karena saya juga harus lihat dulu data laporan hasil auditnya. Nanti saya cek dulu LHP-nya di para auditor,” katanya.

Hasan menyebut, Inspektorat telah memberikan waktu selama 60 hari sejak diterbitkannya rekomendasi kepada pihak desa untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan tersebut.

“Langkah kedua kami terus melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi terkait dengan rekomendasi tim auditor,” ujarnya.

“Setelah selesai, akan ada surat keterangan dari Inspektorat yang menjadi dasar untuk persyaratan di DPMPD,” sambungnya.

The post Ada Temuan Inspektorat Pandeglang, Dana Desa Cigondang Terancam Tak Cair appeared first on Endemik.

Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadiharja,  menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap dana desa digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami sadar bahwa integritas adalah fondasi utama dalam membangun desa yang maju. Dengan menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi, kami ingin menunjukkan bahwa desa mampu menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi,” katanya kepada wartawan, Rabu (20/08/2025).

Beberapa program unggulan yang telah dan akan diterapkan di Desa Bandung meliputi Sistem Pelaporan Keuangan Transparan, Penggunaan papan informasi digital dan media sosial untuk mempublikasikan setiap alokasi dan penggunaan dana desa secara rutin kepada masyarakat.

” Kemudian juga pembentukan Tim Pengawas Internal, Warga desa dilibatkan secara aktif dalam sebuah tim pengawas yang bertugas memantau setiap proyek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, ” ujarnya.

Selain itu, ada juga edukasi Antikorupsi yang Bekerja sama dengan berbagai lembaga, dimana Desa Bandung rutin mengadakan sosialisasi dan workshop tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas bagi perangkat desa dan warga.

Langkah inovatif Desa Bandung ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Hasan Bisri, turut memberikan dukungannya. Ia menyampaikan bahwa langkah Desa Bandung sangat sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Kami di Inspektorat sangat mengapresiasi inisiatif Desa Bandung ini. Mereka tidak menunggu untuk diawasi, tetapi proaktif membangun sistem internal yang mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Ini adalah model yang ideal dan kami berharap desa-desa lain di Pandeglang dapat mengikuti jejaknya,” singkatnya.

The post Desa Bandung Menuju Desa Percontohan Antikorupsi Tingkat Nasional appeared first on Endemik.

Ilham Mutakhir, ketua umum BKB, menyampaikan bahwa merujuk pada putusan presiden (perpes) nomor 104 tahun 2021, putusan Kepmendes, nomor 82 tahun 2022, dan Kepmendes PDT nomor 3 tahun 2025 tentang penggunaan alokasi dana desa untuk ketahangan pangan, Pemerintah Pusat telah meng alokasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan, implementasinya justru menimbulkan tanda tanya.

“Program ini seharusnya menjadi solusi ketahanan pangan di desa, namun faktanya tidak memberikan dampak signifikan. Anggaran terus disalurkan setiap tahun, tapi hasilnya nihil. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari DPMPD Pandeglang, dan inspkektorat kabupaten pandeglang,” kata Ilham, Rabu (02/07/2025).

Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana yang mengarah pada kerugian masyarakat desa.

“Kami menduga DPMPD dan INSPEKTORAT tidak menjalankan fungsi pembinaan dan evaluasi sebagaimana mestinya. Ini membuka celah besar terjadinya penyelewengan,” tambahnya.

Ironisnya, lanjut Ilham, seorang sekertaris inspektorat tidak tau soal tiga slogan inspektorat kabupaten pandeglang, yaitu, responsif akuntabel dan trasfaran, ini menandakan jelas bahwa sekertaris inspektorat tidak tau fungsi dan perannya sebagai pejabat publik, padahal tiga slogan inspektorat tersebut tertulis jelas di loby kantor inspektorat kabupaten pandeglang.

“Saya terkejut, syok serta kekhawatiran yang mendalam kepada sekertaris inspektorat kabupaten pandeglang, ketika saya bertanya tiga slogan ispektorat seoranng sekertaris tidak tau, ini menandakan kurangnya literasi serta tidak bertanggung jawab atas peran dan fungsinya sebagai pejabat publik, sungguh memalukan, ” tuturnya.

Senada dengan Ilham, aktivis lainnya, Adam,turut mempertanyakan terkait keterbukaan informasi publik, sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Kami meminta informasi soal hasil pengawasan yang telah di lakukan oleh inspektorat dan DPMPD Kabupaten Pandeglang, namun terkesannya kepala DPMPD dan INSPEKTORAT kabupaten pandeglang terlalu muter-muter dan nggan memberikan informasi, kami menduga dengan kuat DPMPD dan inspektorat tidak mempunyai data atas informasi yang kami tanyakan, ini patut di pertanykan kreadibilitasnya, dan pemerintah kabupaten pandeglang harus segera evaluasi atas kinerja buruk DPMPD dan inspektorat, demi kemajuan kabupaten pandeglang,” tandasnya.

The post Bahas soal Dana Desa, Aktivis BKB Rapat Dengar Pendapat Dengan DPRD Kab.Pandeglang appeared first on Endemik.