Dalam kesempatan tersebut, Heriyandi Roni didampingi oleh jajaran pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat. Ia menyampaikan apresiasi terhadap semangat gotong royong warga dalam mengaktifkan poskamling, yang dinilai sebagai salah satu upaya penting mencegah tindak kriminalitas dan mempererat solidaritas sosial.

“ Memang sudah turun temurun dari jaman ke jaman soal aset untuk menjaga keamanan dan ketertiban, kegotongroyongan, silaturahmi dan kebaikan kita sebagai satu kesatuan warga masyarakat Indonesia. Yang Refresantasinya atab wadahnya ada di salah satunya Siskamling. Dan juga termasuk pos-pos yang ada di setiap RT dan RW,” kata Heriyandi Roni kepada awak Media.

Dalam kegiatan tersebut, Heriyandi mengapresiasi kekompakan masyarakat di wilayah Kecamatan Karang tanjung.

” Kita berharap ini sebagai contoh nyata yang juga bisa dilihat sekaligua juga dilaksanakan di berbagai tempat di wilayah kita. Meskipun juga kita memiliki keyakinan bahwa hal demikian terus dipelihara semata-mata tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga sebagai aset atau modal untuk membangun kebersamaan didalam masyarakat, ” ujarnya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi,menyebut bahwa pemerintah daerah setempat berkomitmen akan terus mendukung keberadaan poskamling, termasuk melalui penyediaan peralatan pendukung, pelatihan keamanan lingkungan, hingga pembinaan rutin bagi warga.

” Kita diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kemendagri untuk terus menjaga kondusifitas, keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di masing-masing Kampung, Desa, dan di masing-masing Kecamata se Kabupaten Pandeglang, ” ungkapnya.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta menjadikan poskamling sebagai sarana memperkuat nilai gotong royong di tengah masyarakat.

” Salah satunya adalah bagaimana para kepala Desa dan Lurah untuk menghidupkan kembali Siskamling, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dilingkungan masyarakat, ” tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025. Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, surat tersebut menekankan pentingnya meningkatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah (Trantibumlinmas).

Surat edaran ini ditujukan kepada Gubernur serta Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia. Kemendagri meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Satlinmas, mulai dari mendukung keamanan dan ketertiban di tingkat Desa/Kelurahan,menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) hingga ronda ditingkat RT/RW, serta melaporkan segala kegiatan melalui sistem manajemen yang terintegrasi yaitu SIM LINMAS.

The post Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Tinjau Poskamling di Pandeglang appeared first on Endemik.

Kepala DPMPD Pandeglang, Muslim Taufik mengatakan, Pilkades di Pandeglang masih menunggu dari pihak Kemendagri.

“Jadi untuk pelaksanaan Pilkades itu, kami masih menunggu keluarnya Juklak dan Juknis dari Kemendagri,” kata Muslim saat dihubungi via panggilan WhatsApp (WA), Rabu (22/1/2025).

Sejauh ini, pihaknya sudah mempersiapkan tahapan Pilkades-nya. Bahkan di APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, anggaran untuk Pilkades sudah nongkrong sebesar Rp2,4 Miliar.

“DPMPD sudah mempersiapkan dari sisi anggaran sebesar Rp2,4 Miliar. Rancangan tahapan juga sudah dipersiapkan, tapi mengenai pasti pelaksanaannya kita menunggu dari Kemendagri,” jelasnya.

Mantan Camat Jiput ini memastikan, anggaran itu selain untuk pelaksanaan Pilkades di 108 Desa, bakal digunakan juga untuk pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) di Desa yang Kepala Desa (Kades)-nya meninggal dunia.

“Anggaran tersebut untuk penyelenggaraan Pilkades, pertama untuk yang 108 Desa, kemudian ada Kades meninggal dunia kita laksanakan juga walau sistemnya PAW,” ungkapnya.

“Yang meninggal kalau nggak salah 3-4 Desa, ada Citaman Kecamatan Jiput, Kananga di Kecamatan Menes, kemudian Cisereh Kecamatan Cisata,” sambungnya.

Nantinya anggaran itu, pihaknya yang mengelola mulai dari pengadaan logistik, sosialisasi hingga monitoring dan kebutuhan lainnya.

“Anggaran penyelenggaraan di kita (bukan dikelola panitia di tiap Desa,red), logistik di kita, nanti pengadaan di kita dan distribusi logistik ke desa masing-masing. Kebutuhan Pilkades, ya layaknya pemilihan baik kepanitiaan, kemudian logistik, sosialisasi, monitoring,” pungkasnya.

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekertariat Daerah (Setda) Pandeglang, Doni Hermawan membenarkan, pihaknya sudah mempersiapkan semua kebutuhan Pilkades.

“Secara teknis di DPMPD ya, soal pelaksanaan kami masih menunggu dari Kemendagri. Ya harapan kami Pilkades bisa terlaksana tahun ini. Karena kan harusnya tahun kemarin, namun yang didahulukan Pilpres dan Pilkada,” katanya.

The post Soal Pilkades Di 108 Desa ,Pemkab Pandeglang Tunggu Keputusan Kemendagri appeared first on Endemik.