Pasalnya, beberapa kegiatan KPU dan Bawaslu kabupaten Pandeglang itu di selenggarakan setelah Pilkada selesai, Karena kegiatan dilakukan di tahun 2025 setelah ada surat kementerian keuangan, Mendagri, dan presiden prabowo.

Aktivis Penggiat Demokrasi Pandeglang Aris, mengatakan hal ini perlu menjadi evaluasi bersama khusus nya Pejabat KPU dan Bawaslu Pandeglang yang diduga telah melanggar INPRES Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efesiensi Anggran aturan dan ketentuan yang berlaku.

” Kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh KPU dan Bawaslu itu rapat-rapat Kordinasi bahkan ada rapat kasek pun dilakukan, bahkan kegiatan FGD atau Evaluasi Pemilu tahun 2024 itu dilakukan, selama tahun 2025 ini sudah berkali di lakukan.” ujar Aris

Aris menyebut KPU dan Bawaslu Pandeglang harusnya sadar bahwasanya di tengah ekonomi kabupaten pandeglang sedang merasakan efesiensi anggran yang berdampak luas pada semua sektor ini harus menjadi perhatian lebih. Bukan malah menghamburkan anggran.

” kami menduga ini hanya isapan jempol semata yang kami rasa hanya menghambur kan anggran saja” Ungkap Aris

Aris melanjutkan, ditengah banyaknya anggaran yang dipangkas demi terlaksananya efesiensi penggunaan APBN dan juga APBD, seharusnya KPU dan Bawaslu kabupaten Pandeglang tidak menghamburkan-hamburkan uang anggaran.

” Anggaran yang diterima itu kan dari uang pajak rakyat APBD Kabupaten pandeglang, ” Sebutnya.

Sementara Saeful Bahri dari Aliansi Peduli Independen (API) Kabupaten Pandeglang menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu yang kami duga hanya menghambur kan anggran saja bahkan melanggar Impres, surat kementerian keuangan, dan Mendagri.

” Maka Dari informasi dan fakta yang terjadi ada kegiatan yang dilakukan juga oleh KPU kabupaten pandeglang yaitu Kegiatan FGD di Hotel Mutiara Carita Cittages tanggal 21-22 Pebruari 2025. Serta kegiatan rapat koordinasi atau Evaluasi hanya di jadikan ajang hiburan untuk menghabiskan anggran saja. “Kata Saefull.

Saefull menyampaikan Bahwasanya informasi anggaran silpa pilkada tersebut di pakai FGD oleh KPU. Bahkan Informasinya pakai anggaran hibah Berapa ratus juta itu, selama dua hari kegiatan tersebut.

” Dari hasil investigasi dan Informasi yang kami dapatkan bahwasanya ada Hibah Cadangan Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu KPU sebesar 5 Milyar dan Bawaslu 1,5 Milyar jangan kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan anggran untuk PSU juga? Nah ini harus ada keterbukaan informasi publik agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena kita ketahui bersama Pandeglang tidak ada PSU.” Katanya.

Untuk itu Saeful meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian, Kejaksaan hingga Dengan BPK untuk lakukan pemeriksaan dan Audit KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

” Dengan temuan ini kami aktivis Demokrasi dari Aliansi Peduli Independen (API) Kabupaten Pandeglang akan segera melakukan laporan pengaduan terhadap APH dan pihak-pihak terkait. ” Tutupnya

The post KPU dan Bawaslu Pandeglang diduga Hamburkan Hibah Pilkda 2024 appeared first on Endemik.

Pendaftaran tersebut menandai langkah serius Fitron dalam meraih posisi kepala daerah, yang banyak diperbincangkan sebagai salah satu calon kuat dalam kontestasi mendatang.

Fitron tiba di kantor KPU dengan didampingi oleh tim sukses dan sejumlah pendukungnya. Fitron tampak penuh semangat dan optimisme. Dalam pernyataan singkatnya kepada media, ia mengungkapkan motivasinya untuk mencalonkan diri.

“Saya ingin membawa perubahan nyata untuk masyarakat. Ini adalah panggilan hati untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini,” ujar Fitron.

Ia juga menambahkan bahwa pencalonannya didorong oleh dorongan kuat dari masyarakat yang menginginkan pemimpin muda dengan visi progresif.

” kompetisi dimulai setiap lima tahun sekali, partai politik menugaskan kepada saya untuk maju melalui surat perintah atau surat rekomendasi dalam Rangka untuk bisa mengikuti kompetisi dan berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.

Fitron mengaku sangat optimis mampu memenangkan pilkada pandeglang 2024, meski persaingan dirasa sangat kuat.
” empat survei memenangkan kita, dengan asumsi awal kita akan head TO head. Namun nampaknya kontestan pilkada akan di ikuti empat bakal calon, tapi hal tersebut tidak membuat saya mundur, namun justru semakin semangat untuk membawa perubahan bagi Kabupaten Pandeglang, ” tegasnya.

Pilkada 2024 diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan banyaknya kandidat berkualitas yang siap berkompetisi, termasuk Fitron-Diana yang diusung tujuh partai politik, yakni partai Golkar, Pdi perjuangan, ppp, pkn, gelora, partai buruh, dan partai umat.

The post Fitron Diana Resmi Daftar ke KPU untuk Pilkada 2024 appeared first on Endemik.

Hal tersebut berdasarkan surat bernomor KPU RI No 815/PL.02.7-SD/05/2024 Perihal Vermin Dokumen Syarat dukungan bakal calon Perseorangan dalam pemilihan serentak 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Pandeglang, Restu Sugrining Umam mengatakan, Bakal Calon Uday Suhada dan Pujiyanto hasil vermin sejumlah 77.966 dukungan.

Jumlah dukungan tersebut lebih banyak dari dukungan minimal yang sudah di tetapkan 74.710. jumlah dukungan hasil vermin tersebar di 32 kecamatan sudah sesuai, sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 18 kecamatan yang telah di tetapkan.

“Dengan demikian status Vermin bakal Paslon sebagai mana di maksud dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verifikasi Faktual kesatu,” kata Restu kepada wartawan, Selasa (4/6).

Sementara itu, lanjut Restu, untuk Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Aap Aptadi dan Nurul Qomar hasil vermin sejumlah 67.080 dukungandukunga. Jumlah tersebut lebih sedikit dari dukungan minimal yang sudah di tetapkan 74.710. Jumlah dukungan hasil vermin tersebar di 28 kecamatan sudah sesuai, sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 18 kecamatan yang telah di tetapkan.

“Bapaslon Aap-Qomar sebagai mana di maksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Tapi mereka bisa mengikuti tahapan perbaikan kesatu dan menyerahkan perbaikan ke satu dokumen syarat dukungan,” ujarnya.

Restu menambahkan, sesuai surat dinas KPU RI terjadwal di tanggal 3 Juni 2024 sampai 7 Juni 2024 yang kemudian nanti di lakukan verifikasi administrasi kembali di tanggal 8 Juni 2024 hingga 18 Juni 2024.

Tidak hanya Dokumen syarat minimal dukungan, pihaknyapun sudah merekapitulasi tanggapan atau masukan pendukung terhadap 2 Bapaslon tersebut.

“Setelah tahapan Vermin perbaikan Ke satu kita lakukan Verifikasi Faktual,” ungkapnya.

The post Uday-Pujianto Dinyatakan Memenuhi Syarat Vermin Untuk Maju Dalam Pilkada Pandeglang appeared first on Endemik.

Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nurazizah mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima 509 Dus yang berisi 1017.000 surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan digunakan pada Pemilu yang akan digelar pada Febuari mendatang.

“Iya Alhamdulillah hari ini kami telah menerima 509 Dus yang berisi surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,”ungkapnya saat ditemui digudang logistik KPU Pandeglang yang berlokasi di Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang, pada Rabu 3 Januari 2024.

Azizah menjelaskan, usai menerima 509 Dus surat suara PPWP, pihaknya akan segera melakukan pelipatan suara sembari mengecek jumlah surat suara serta keutuhan dan kelayakan surat suara yang akan digunakan masyarakat di Kabupaten Pandeglang dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 mendatang.

“Setelah menerima surat ini, maka kami besok akan melakukan pelipatan sembari mengkroscek ulah mengenai jumlah dan hasil cetakan yang mungkin rusak atau cacat,”jelasnya.

Untuk melakukan pelipatan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini, KPU Pandeglang akan mengerahkan 80 orang pekerja yang mempunyai pengalaman dalam melakukan pelipatan surat suara.

The post KPU Pandeglang Terima 1 Juta Lebih Surat Suara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden appeared first on Endemik.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah. Lebih jauh dirinya mengatakan, jadwal kampanye telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

“Bahwa kampanye yang akan dimulai tanggal 28 November 2023 mendatang. Pada saat Kampanye para calon berkesempatan untuk menawarkan visi dan misinya secara gencar dan menyasar pemilih sebanyak mungkin baik secara tatap muka maupun di dunia maya,” katanya, Senin (6/11/2023).

Para kandidat menyebar media iklan baik foto maupun video yang dimungkinkan dapat menarik simpati pemilih sesuai dengan PKPU Nomor 20 tahun 2023 yang merupakan ubahan dari PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye.

Penggunaan teknologi (media sosial) sebagai media kampanye bukan hal baru, melainkan sudah diberlakukan sejak Pemilu sebelumnya di tahun 2019.

“Media jenis ini memang sangat efektif dan efisien menyasar target karena bisa langsung hadir digenggaman netizen dengan kemasan menarik dan lebih modern. Media sosial bahkan menjadi alternatif utama sebagai media kampanye pada tahapan kampanye Pilkada 2020 yang diselenggarakan dalam kondisi Covid 19,” katanya.

Media sosial memang seakan tidak bisa dipisahkan dari berbagai aktivitas kampanye saat ini, meskipun rentan dengan isu hoax, kampanye hitam, dan provokasi. Isu politik yang dulu terkesan tertutup kini menjadi hal yang terbuka bahkan bebas dibicarakan dimana saja.

“Beberapa publik figur bahkan mengemas acara bertema politik dalam bentuk stand up comedy, talkshow, dan lain sebagainya. Dan dibagikan di media sosial,” katanya

The post Ini Jadwal Lengkap Masa Kampanye Pemilu 2024 appeared first on Endemik.

640 Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tersebut ditetapkan setelah melalui rapat pleno penetapan DCT, Jum’at (3/11/1023), yang dihadiri Ketua KPU Nunung Nurazizah dan para komisioner , Falahudin, Restu Sugrining Umam, Rodi Herdiana, dan Samsuri.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunung Nurazizah menyatakan, bahwa KPU telah selesai menggelar rapat pleno penetapan DCT.

“Kami telah melakukan penetapan DCT sebanyak 640 orang. Awalnya memang di DCS (Daftar Calon Sementara) jumlahnya ada 641 orang , namun karena memang salah satu bacaleg dari Parpol Buruh meninggal dunia , jadi hanya 640 orang,” katanya.

Menurut dia Bacaleg dari Partai Buruh meninggal dunia tiga hari atau tepatnya pada tanggal 19 Oktober menjelang batas waktu pergantian calon ditetapkan oleh KPU RI. Batas waktu pergantian calon meninggal itu sampai pada tanggal 21 Oktober 2023.

“Tapi, karena batas akhir administrasi itu sudah terlewati sehingga untuk jumlah calon menjadi 640 orang. Namun, nama calon sudah meninggal itu tidak bisa diajukan untuk penghapusan, jadi masih tetap ada di DCT dan di surat suara,” katanya.

The post KPU Pandeglang Tetapkan 640 DCT Pemilu Legislatif 2024 appeared first on Endemik.

Iti Octavia Jayabaya mengatakan, untuk kekosongan kursi kepala daerah Kabupaten Lebak, akan dilanjutkan oleh Pj Bupati yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat yakni pejabat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Iwan Kurniawan.

“Kami tidak akan pernah ke mana-mana karena kami adalah warga Lebak yang segenap mencintai dengan kemampuan dan hati kami,” kata Iti dalam sambutannya.

Ia mengungkapkan, dedikasinya selama dua periode memimpin roda pemerintahan Lebak tidak sebanding dengan pengabdian para ASN. Namun demikian, apa yang dilakukannya selama menjabat bisa memberikan atau motivasi yang baik.

“Enggak ada apa-apanya dibanding bapak ibu bersama-sama membangun Lebak. Mulai dari TKS yang kadang tidak dianggap, menjadi honorer sampai Allah menakdirkan menjadi ASN,” ujarnya.

Sementara itu, Ade Sumardi meminta, kepada para ASN untuk berkomitmen melayani rakyat. Ia meyakini pengabdian ASN Lebak teruji meski insentifnya terbilang kecil jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Kita ini mengabdi kepada rakyat berarti kita adalah kacungnya rakyat, pelayannya rakyat,” pesan Ade.

Perlu diketahui, Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi mengakhiri jabatan sebagai bupati dan wakil bupati Lebak hari ini. Keduanya pamit sebelum masa jabatannya habis diawal tahun 2024 lantaran mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tetap nya daftar pemilih tetap (DCT) keduanya harus mengundurkan diri. Tepatnya hari ini Jumat 3 November 2023 pagi DCT di plenokan artinya keduanya sudah tak lagi menjabat kepala daerah Kabupaten Lebak.

The post Mundur Jadi Bupati Lebak, Iti Octavia Dan Ade Sumardi Pamitan Ke ASN Dan Warga appeared first on Endemik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPU Kabupaten Pandeglang bakal menerima hibah berupa uang sebesar Rp48.148.190.000 dari Pemkab Pandeglang.

Bawaslu Kabupaten Pandeglang juga sama akan menandatangani NPHD dengan nilai hibah sebesar Rp15.962.74.000

Penandatangan NPHD direncanakan selambat – lambatnya pada tanggal 2 November 2023 sebagai bentuk Komitmen Pemkab Pandeglang dalam mendukung pelaksanaan Pilbup Pandeglang pada Pilkada serentak 2024 sesuai tahapan KPU.

Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang Dina Kurnia Sari Utami mengatakan, kalau kemarin baru saja menggelar rapat bersama Tim dari Kesbangpol, dengan BPKD dan dengan Bawaslu Juga terkait dengan penandatangan NPHD.

“Jadi Proses pengajuan NPHD kami, sekarang sedang proses di verifikasi oleh Provinsi Banten untuk mendapatkan nomor register. Setelah register ada lalu di SK kan oleh Gubernur Banten,” kata Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang Dina Kurnia Sari Utami kepada wartawan Selasa 17 Oktober 2023.

Dina mengungkapkan, setelah mendapatkan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk uang maka ditindaklanjuti menggelar rapat kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Baru setelah SK Bupati keluar. Baru bisa dilaksanakan penandatangan NPHD,” katanya.

Kalau kemarin dari hasil rapat direncanakan penandatangan NPHD itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023. Selambatnya tanggal 2 November 2023.

“Adapun dari NPHD itu, KPU Pandeglang seperti hasil kesepakatan dahulu, jumlah yang dihibahkan sejumlah Rp48 miliar,” katanya.

Hibah diterima dibagi menjadi dua tahap, yaitu diturunkan di 2023 itu sebesar 40 persen nya Rp19 miliar. Sisanya sebesar 60 persen akan ditransferkan di tahun 2024,” katanya.

“Anggaran hibah sebesar 40 persen atau Rp19 miliar sudah dipastikan teranggarkan di APBD Perubahan tahun 2023,” katanya.

Dina menjelaskan, kalau di Provinsi Banten yang sudah melakukan NPHD itu pertama Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan hari ini di jam 09.00 WIB tadi itu di Kota Serang, dan jam 11.00 WIB itu di Kota Tangerang melakukan NPHD.

Berdasarkan surat edaran dari Kemendagri itu penandatanganan NPHD yang sebesar 40 persen itu paling lambat di Bulan Desember 2023.

“Di surat Kemendagri itu diatur terkait pelaporan data apakah pemerintah daerah sudah bisa mengalokasikan anggaran yang 40 persen dan 60 persen itu. Kalau yang 40 persen itu wajib dilaporkan paling lambat kepada Kemendagri itu di 10 November dan untuk data laporan yang 60 persen itu paling lambat harus sudah terlaporkan di tanggal 15 Desember 2023,” katanya.

Jadi, deadline dari Kemendagri terkait jumlah teranggarkan di pagu pada Anggaran APBD nya itu akan diverifikasi oleh provinsi terlebih dahulu.

“Kalau kabupaten dan kota belum menganggarkan yang 40 dan 60 persen itu tidak akan mendapatkan nomor register dari provinsi,” katanya.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Suaedi Kurdiatna menyampaikan, waktu kemarin telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penandatanganan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 di Aula Kantor BPKD Pandeglang.

“Total Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun
2024 sebesar Rp64.110.64.000. Dengan rincian hibah untuk KPU Pandeglang Rp48.148.190.000 dan Bawaslu Pandeglang Rp15.962.74.000,” katanya.

Rencana agenda penandatanganan NPHD akan dilaksanakan setelah tahapan penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 selesai.

“Untuk penandatangan NPHD diagendakan di awal bulan November
2023,” katanya.

The post KPU dan Bawaslu Pandeglang Bakal Diguyur Dana Hibah Rp64 Milyar appeared first on Endemik.