Kepala UPT Samsat Pandeglang, Epy syafiullah mengatakan, Rajia Pajak kendaraan bermotor dilakukan serempak di seluruh Provinsi Banten.

” Rajia ini akan di laksanakan selama bulan Juni 2026 , di sejumlah titik di Kabupaten pandeglang. Razia ini tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Karena Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, ” katanya,

Dari hasil pemeriksaan, puluhan pengendara diketahui belum melakukan pembayaran pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa di antaranya bahkan tercatat menunggak selama lebih dari satu tahun.

” Tadi ada sekitar 50 kendaraan yang menunggak pajak kendaraannya, kami arahkan untuk segera membayar pajak kendaraannya tersebut, ” ujarnya.

Petugas juga menyediakan layanan pembayaran pajak di lokasi melalui mobil Samsat keliling. Sejumlah pengendara yang terjaring langsung memanfaatkan fasilitas tersebut untuk melunasi tunggakan mereka. Praktik pembayaran pajak di tempat juga telah diterapkan dalam sejumlah operasi gabungan di berbagai wilayah.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengingatkan masyarakat agar memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan membayar pajak akan berdampak langsung pada pembangunan daerah,” pungkasnya.

Salah seorang pengendara mengaku terlambat membayar pajak karena kesibukan pekerjaan. Ia mengapresiasi adanya layanan pembayaran di lokasi yang memudahkan masyarakat menyelesaikan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Samsat.

” Bagus yah program ini, jadi pajak kendaraan juga kan balik lagi buat masyarakat juga, ” singkatnya.

The post Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Pajak Kendaraan di Pandeglang  appeared first on Endemik.

Temuan belum dibayarnya tunggakan 16 Kendaraan pribadi pegawai Setda Pandeglang, saat UPT Bapenda Pandeglang menggelar penelusuran para penunggak pajak, pada Rabu,26 Juni 2024.

Plt Kasi Pendataan dan Penetapan Bapenda Pandeglang, Bahtiar Rustandi mengatakan, kegiatan yang dilakukannya itu sesuai arahan Kepala Banpenda Banten.

“Kita kemarin ada arahan dari Plt Kepala Badan Banten, untuk melakukan penelusuran terhadap tunggakkan kendaraan yang di Kabupaten Pandeglang,” kata Bahtiar, Rabu (26/6/2024).

Maka dari itulah pihaknya langsung gerak cepat dengan mendatangi kantong-kantong parkir di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.

“Salah satunya upaya dari UPT Samsat Pandeglang mendatangi kantong-kantong parkir yang ada di Pemkab) Pandeglang. Sekarang (Rabu) kita berada di lingkungan Setda Pandeglang,” jelasnya.

Hasil dari jemput bola memberikan imbauan kepada para pegawai Pemkab Pandeglang yang menunggak PKB tersebut, pihaknya berhasil menemukan 16 kendaraan yang menunggak.

“Dari total keseluruhan tadi, alhamdulillah kita mendapatkan 16 kendaraan yang terdapat tunggakan pajak,” ungkapnya.

Katanya, untuk sementara ini pihaknya fokus terhadap kendaraan pribadi milik para pegawai Pemkab Pandeglang. Dan untuk plat merah (milik Pemda) pihaknya bakal langsung bersurat ke Bupati Pandeglang.

“Untuk sementara hari ini, kita fokus kepada kendaraan plat hitam (pribadi). Karena untuk kendaraan plat merah InsyaAllah kita nanti bersurat melalui Bupati Pandeglang,” tegasnya.

Jika sudah diimbau tak mengindahkan, pihaknya bakal jemput bola langsung ke rumah-rumah pegawai tersebut.

“Kami akan bersurat langsung ke rumah-rumah yang didata hari ini. Tiga hari setelah ini,” tegasnya.

“Sanksi tidak ada, hanya berupa denda pajak. Dendanya itu 2 persen perbulan, kalau pertahun 25 persen,” tandasnya.

Salah seorang pegawai Setda Pandeglang, Deni Sutoto mengatakan, kendaraan yang diberikan tanda imbauan oleh Samsat Pandeglang itu bukan miliknya.

“Ini bukan milik saya, saya hanya pinjam kendaraan ini. Nanti akan saya kasih tahu ke pemilik kendaraannya ada surat ini dari Samsat,” katanya singkat.

The post Bapenda Banten Dapati 16 Kendaraan Pegawai Setda Pandeglang Menunggak Pajak appeared first on Endemik.

Salah seorang WP Kamsani mengatakan, saat dia mendatangi kantor UPTD PPD Samsat Malingping untuk membayar pajak tahunan dia diminta oleh petugas agar menunjukkan BPKB. Padahal, sepeda motor miliknya masih dalam masa cicilan.

“Saya tadinya mau bayar pajak tapi pas di pendaftaran nomor antri awal datang itu ditanya BPKB nya juga. Padahal motor saya belum lunas masih nyicil,” katanya, Minggu (23/7/2023).

Dengan berbelitnya aturan yang diterapkan di UPTD PPD Samsat Malingping akhirnya dia mengurungkan niat nya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

“Daripada saya harus ke dealer minta surat keterangan apa lah tidak tahu. Mending tidak usah dibayar pajaknya karena ribet,” katanya.

Senada dikatakan wajib pajak lainnya Angga, dia mengaku dipinta untuk menunjukkan BPKB saat hendak membayar pajak tahunan. Padahl sepeda motor yang ia miliki masih kredit. Bahkan, dia diberi arahan oleh petugas yang berada di UPTD Samsat Malingping agar mendatangi leasing untuk meminta keterangan bahwa kendaraan yang dia miliki masih dalam masa cicilan.

“Ia betul saya di tanyakan BPKB, kalau tidak ada BPKB minta surat ke leasing. Katanya sih aturan baru. Ya di pas bagian pendaftaran nomor antrean itu. Atuh minta surat keterangan dari leasing bayar saya Rp10 ribu ke leasing,” katanya.

Sementara itu Plt Kepala UPTD PPD Samsat Malingping Agus Suryadi saat dikonfirmasi melalui telepon elektronik membenarkan, penerapan aturan menunjukkan BPKB untuk pembayaran pajak tahunan. Menrutnya aturan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan dengan Kepolisian.

“Kalau bayar pajak tahunan tidak harus secara fisik di hadirkan BPKB. Kecuali yang lima tahun. Bisa keterangan dari lising (kalau masih kredit-red),” katanya.

Dia berdalih, pada awal 2023 seluruh Samsat dilakukan pembaharuan aplikasi. Menrutnya dari hasil pembaharuan itu muncul keterangan bahwa wajib pajak yang hendak membayar pajak tahunan perlu menunjukkan BPKB.

“Tahun 2023 ini sleuruh Samsat dilakukan pembaharuan aplikasi. Dan memang muncul di aplikasi itu, terkait dengan BPKB tapi kemudian hasil kompromi kita dengan kepolisian. Karena memang sesungguhnya memang harus berdasarkan ketentuan Undang-undang 22 tahun 2009 memang harus. Jadi STNK asli KTP asli astas nama pemilik terus BPKB,” katanya.

The post Bayar Pajak Kendaran, Wajib Pajak Diminta Tunjukan BPKB appeared first on Endemik.