Namun setelah membuka berkas, Wajib pajak memiliki SPPT mulai dari tahun 2012 hingga 2026, dan yang tidak ada hanya SPPT tahun 2015 dan 2016. Berniat membayar PBB yang tidak ada SPPT nya tersebut, petugas Bapenda bernama Uus, mengatakan tetap harus dibayarkan semuanya. Uus menyebut jika merasa dirugikan silahkan dikonfirmasi kepada pihak kelurahan. Namun ketika ditanyakan tindakan dari pihak Bapenda terhadap oknum petugas kelurahan jika tidak menyetorkan pembayaran dari wajib pajak, Uus enggan berkomentar.

“Kesalahan bukan di kami, silahkan tanyakan kepada petugas Kelurahan, karena data yang ada di kami ini yang menjadi piutang wajib pajak itu yang harus dibayarkan,” ujar Uus, Senin (27/04/2026)

Saudara dari wajib pajak, Dendi mengatakan pihaknya merasa dirugikan, karena dengan data piutang yang keluar dari Bapenda, harus dibayarkan meski bukti SPPT ada. Dendi menyebut ini akan dirasakan pula oleh banyak wajib pajak yang lainnya, meski telah membayar kepada petugas dari Kelurahan ataupun Desa atau petugas dari RT setempat, namun ternyata tidak disetorkan oleh oknum petugas tersebut.

“Wajib pajak jelas dirugikan harus membayar dua kali meski memegang bukti seperti SPPT, meski dari tahun ketahun SPPT yang telah dibayarkan kepada petugas kelurahan atau Desa atau RT ada, kenyataannya data di Bapenda banyak tercatat piutang wajib pajak dari tahun ketahun dan itu harus dibayar,” ujar Dendi.

Dendi mempertanyakan upaya dan tindakan dari pihak Bapenda terhadap oknum petugas yang memungut pembayaran PBB namun tidak di setorkan kepada Bapenda.

“Bapenda jangan seenaknya bilang silahkan tanyakan kepada Kelurahan, kan pihak Kelurahan tentunya memungut PBB atas perintah dari Bapenda, meski tidak disetorkan oleh oknum petugas Kelurahan, Desa maupun petugas RT, Bapenda seharusnya bertanggung jawab, jangan lepas tangan seperti ini, kalau begini kan wajib pajak yang akan selalu dirugikan,” tegasnya.

The post Harus Bayar PBB Double, Warga Pandeglang Merasak Dirugikan appeared first on Endemik.