Bupati Iti mejelaskan, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 mengambil tema ‘Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Kemandirian Ekonomi’, dimana tema tersebut merupakan manifestasi dari cita-cita Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mewujudkan masyarakat Lebak lebih maju dan berdaya saing.

“Rancangan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan berimbang sebesar 2,243 trilun rupiah. Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiskal dengan tetap berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku,” jelas Iti.

Ia berharap pembahasan APBD tahun anggaran 2024 dapat tuntas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebak.

“Kita berharap APBD tahun 2024 semakin berkualitas dan memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Lebak, serta dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah disepakati. Percepatan pembahasan APBD tahun 2024 ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan penyusunan APBDes Tahun 2024, sehingga seluruh desa se-Kabupaten Lebak dapat melaksanakan program dan kegiatan yang didanai APBDes tepat waktu,” ungkapnya.

Kemudian rapat dilanjutkan dengan Rapat Paripurna II yang beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Bupati. Pada kesempatan tersebut, masing-masing fraksi menyerahkan dokumen pandangan umum terhadap nota pengantar Bupati kepada Bupati Lebak.

The post Paripurna RAPBD 2024, Iti Berharap Bisa Tepat Waktu Dan Bisa Cepat Dirasakan Masyarakat appeared first on Endemik.

Menurut Adib, Anggota DPRD Banten tidak serius menjalankan amanah masyarakat. Hal tersebut dianggap sudah mencederai perasaan warga Banten.

“Jadi levelnya masih sekelas anak STM, kalau memang titip absen ini betul,” kata Adib kepada wartawan, Minggu (17/9/2023).

Dugaan adanya anggota dewan yang titip absen pada saat rapat ini muncul lantaran adanya perbedaan jumlah anggota yang tertera dalam daftar hadir rapat dengan anggota dewan yang terlihat di ruang rapat paripurna pada Sabtu (16/9/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, anggota dewan yang terlihat hadir di ruang rapat yaitu 15 orang anggota dewan yang duduk di kursi barisan kanan, 3 orang anggota dewan di barisan tengah, 10 orang anggota dewan di barisan kiri serta 2 orang yang mengisi kursi unsur pimpinan DPRD, yakni Fahmi Hakim dan Budi Prayogo.

Jika melihat kehadiran fisik anggota, semestinya Rapat paripurna penyampaian nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Banten tahun 2023 tidak memenuhi syarat quorum karena dari 85 hanya ada 30 anggota DPRD Banten yang hadir. Namun pada saat membuka sidang, Pimpinan Sidang Fahmi Hakim membacakan daftar hadir anggota DPRD Banten yang berjumlah 44 orang, sehingga dengan begitu syarat quorumnya terpenuhi.

Menurut Adib, hal seperti ini akan meningkatkan potensi Golput pada Pemilu nanti, lantaran rakyat menganggap para anggota DPRD Banten tidak mencerminkan wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasinya.

“Karena mereka tidak mendapatkan representasi keterwakilan yang betul-betul menyiratkan dan menyuarakan aspirasi rakyat,” imbuhnya.
Agar kasus serupa tak terulang lagi, Dosen dari Unis Tangerang ini meminta kepada Sekretariat, Ketua DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Banten harus berani ungkap nama-nama anggota DPRD yang diduga titip absen ke publik agar mendapatkan sanksi sosial.

“Kalau BK DPRD serius diselidiki, diungkap nama-namanya gak usah dikasih sanksi gak apa-apa, tapi di ungkap ke media sosial, ini jauh sanksinya lebih ditakuti oleh mereka,” tandasnya.

The post Paripurna Raperda APBDP Diduga Tidak Quorom, Anggota DPRD Banten Dianggap Tak Serius Jalankan Amanah appeared first on Endemik.