” Pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat organisasi pemerintahan agar mampu bekerja lebih cepat, cerdas, dan kompak dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, ” kata Bupati Dewi dalam Sambutannya.

Adapun pejabat yang dilantik di antaranya, Yahya Gunawan Kasbin sebagai Inspektur Inspektorat, Hasan Bisri sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Gimas Rahadyan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Firmansyah sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Serta Ahmad Mursidi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
‎
‎“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak. Tantangan ke depan membutuhkan inovasi dan kreativitas,” ujar Bupati Dewi.
‎
‎Dewi juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan di tempat tugas sebelumnya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
‎
” Pejabat yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, ” terangnya.
‎
‎Dewi menekankan bahwa saat ini masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan memberikan hasil nyata. Oleh karena itu, para pejabat diminta untuk tidak takut berinovasi dan terus menghadirkan terobosan baru dalam bekerja.
‎
‎“Kalau ada cara baru yang lebih cepat, lebih baik, lebih tertib, dan sesuai regulasi, lakukan. Jangan terjebak dalam rutinitas kerja,” tegasnya.
‎
‎” Saya berharap seluruh pejabat dapat mengedepankan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, serta membangun komunikasi yang baik dengan Forkopimda dan seluruh stakeholder terkait, ” tambahnya.
‎
‎

The post Rotasi Jabatan, Bupati Dewi Lantik 5 ‎Pejabat Eselon II ‎ appeared first on Endemik.

” Sudah dia tahun siswa kami belajar di dalam mushola dan ruang kelas darurat yang kami dirikan dari dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), ” kata Siti Ulfah, Kepala SDN Karyabuana 02 kepada Wartawan, Kamis (16/04/2026).

Menurut Ulfah, Jumlah siswa yang terus bertambah tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang memadai. Saat ini, jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai sekitar 265 orang, sementara ruang belajar yang ada belum mampu menampung seluruh rombongan belajar secara optimal.

” Ada dua rombongan belajar yang belajar di mushola dan ruang kelas darurat, yakni kelas 1 A dan kelas 2 A. masing-masing rombel diisi sekitar 28 siswa, ” ungkapnya.

Dikatakan Ulfah, pada tahun 2024 lalu pihak sekolah telah mengajukan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) ke Pemerintah Daerah, namun hingga kini belum juga terealisasikan.

” Saya sudah beberapa kali mengajukan ke Dinas Pendidikan Pandeglang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun kemarin itu janjinya tahun ini akan dibangunkan, namun sampe sekarang gak ada. Mungkin gak ada dananya atau sebagainya, ” jelasnya.

Ulfah berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah agar segera menambah ruang kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih nyaman dan layak.

” Saya hanya ingin mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik dari pemerintah daerah, Provinsi ataupun Pusat. Terutama kepada Bapak Prabowo, jangan sampai anak-anak belajar seperi sekarang ini di mushola dan ruang kelas darurat, ” harapnya.

Sementara itu, salah satu siswa kelas 2A , Daffa mengaku sangat tidak nyaman saat mengikuti pembelajaran di mushola.

” Keganggu, panas berdesak desakan. Pengennya mah cepet pindah ke kelas biasa seperti yang lain, ” singkatnya.

The post Miris! Kekurangan Ruang Kelas, Siswa Belajar Di Mushola appeared first on Endemik.

Dalam kegiatan tersebut, para petani dan masyarakat berkumpul dan menggelar kirab budaya dengan membawa hasil bumi. Kemudian, warga berkumpul di Balai Kampung untuk memulai prosesi adat. Tidak hanya itu sejumlah penampilan budaya juga ditampilkan.

Ketua pelaksana sedekah bumi Kampung Kalapa cagak, Desa Teluklada, Karsono mengatakan, tradisi ini sudah dilakukan turun temurun, untuk memulai menggarap lahan pertanian para petani. Kata dia, petani dan warga melakukan sedekah bumi sebagai bentuk dari rasa syukur kepada Allah SWT.

“Tradisi dari zaman nenek moyang sebelum masa tanam itu selalu dilakukan upacara adat sedakah bumi sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah, bumi yang kita kelola dan bentuk sebagai penghormatan terhadap alam. Kemudian harapan besarnya kita bisa mendapatkan hasil yang melimpah pada saat panen,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).

Karsono menerangkan, pihaknya menargetkan ke depan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) kampung budaya dan adat sebagai salah satu identitas. Selain itu, lanjutnya, menjadikan Kampung Kalapa Cagak sebagai pilot project.

“Sangat kaya kabupaten kita ini. Ada mapag sri, sedekah bumi, tari saman, rampak bedug, calung dan sebagainya. Ini tentu butuh perhatian dari pemerintah dengan penetapan daerah-daerah itu sebagai kampung budaya dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Ini effort ke depan yang akan kita dorong,” terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua RW 07 Desa Teluklada, Taryana menyebut, budaya dan tradisi yang dilakukan masyarakat ini dapat menjadi perhatian.karena Menurut dia, ini bisa memberikan dampak yang baik untuk kemajuan daerah.

“Minta doa restunya, dorongan dan dukungannya untuk bagaimana kampung Kalapa Cagak ini bisa menjadi kampung budaya dan tentu untuk pelestarian adat dan budaya yang ada di kabupaten Pandeglang,” ucap dia.

Sementara Plt Camat Sobang, Mahfudin mengatakan, sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini karena bisa menjaga tradisi dan budaya yang ada. Terkait dengan keinginan adanya Perda Budaya, ia mengaku akan mendorong hal tersebut dapat terwujud.

“Tentunya ketua RW meminta untuk dibuat perdes. Tetapi kami dalam proses dengan pak Kades akan dibuatkan, agar kegiatan budaya ini berlanjut dan bisa dilestarikan,” imbuhnya.

The post Warga Desa Teluk Lada Gelar Tradisi Sedekah Bumi, Jaga Tradisi dan Ungkapan Rasa Syukur appeared first on Endemik.

Dalam kesempatan tersebut, Heriyandi Roni didampingi oleh jajaran pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat. Ia menyampaikan apresiasi terhadap semangat gotong royong warga dalam mengaktifkan poskamling, yang dinilai sebagai salah satu upaya penting mencegah tindak kriminalitas dan mempererat solidaritas sosial.

“ Memang sudah turun temurun dari jaman ke jaman soal aset untuk menjaga keamanan dan ketertiban, kegotongroyongan, silaturahmi dan kebaikan kita sebagai satu kesatuan warga masyarakat Indonesia. Yang Refresantasinya atab wadahnya ada di salah satunya Siskamling. Dan juga termasuk pos-pos yang ada di setiap RT dan RW,” kata Heriyandi Roni kepada awak Media.

Dalam kegiatan tersebut, Heriyandi mengapresiasi kekompakan masyarakat di wilayah Kecamatan Karang tanjung.

” Kita berharap ini sebagai contoh nyata yang juga bisa dilihat sekaligua juga dilaksanakan di berbagai tempat di wilayah kita. Meskipun juga kita memiliki keyakinan bahwa hal demikian terus dipelihara semata-mata tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga sebagai aset atau modal untuk membangun kebersamaan didalam masyarakat, ” ujarnya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi,menyebut bahwa pemerintah daerah setempat berkomitmen akan terus mendukung keberadaan poskamling, termasuk melalui penyediaan peralatan pendukung, pelatihan keamanan lingkungan, hingga pembinaan rutin bagi warga.

” Kita diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kemendagri untuk terus menjaga kondusifitas, keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di masing-masing Kampung, Desa, dan di masing-masing Kecamata se Kabupaten Pandeglang, ” ungkapnya.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta menjadikan poskamling sebagai sarana memperkuat nilai gotong royong di tengah masyarakat.

” Salah satunya adalah bagaimana para kepala Desa dan Lurah untuk menghidupkan kembali Siskamling, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dilingkungan masyarakat, ” tegasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025. Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, surat tersebut menekankan pentingnya meningkatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah (Trantibumlinmas).

Surat edaran ini ditujukan kepada Gubernur serta Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia. Kemendagri meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Satlinmas, mulai dari mendukung keamanan dan ketertiban di tingkat Desa/Kelurahan,menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) hingga ronda ditingkat RT/RW, serta melaporkan segala kegiatan melalui sistem manajemen yang terintegrasi yaitu SIM LINMAS.

The post Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Tinjau Poskamling di Pandeglang appeared first on Endemik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dr Kiman Siregar, dari lembaga Indonesian Life Cycle Assesment Network saat melakukan analisa proses pengolahan sampah menjadi bahan lain, di TPA Bangkonol, pada Rabu,30 Juli 2025.

Pengolahan sampah menjadi biomasa seperti BBJP yang dilakukan oleh PD PBM, ternyata mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemanasan global atau adanya pengurangan emisi gas Carbon yang ditimbulkan dengan adanya co-firing batu bara di PLTU,”ungkapnya.

Dr Kiman Siregar yang juga aktif di BRIN Puspitek Serpong Tangerang, menjelaskan, penggunaan BBJP atau biomassa sebagai co-firing PLTU secara histori untuk mengurangi emisi gas carbon atau mengurangi polusi yang berdampak pada pemanasan global.

“Misalnya, Produksi per KWH yang bahan bakarnya menggunakan batu bara akan menghasilkan zat emisi carbon sebesar satu kilogram. Sedangkan, per KWH yang diproduksi menggunakan Biomassa atau BBJP hanya akan menghasilkan 0,2 Kilogram zat emisi carbon. Biomassa ini mempunyai kontribusi besar terhadap pengurangan nilai pemanasan global per kWh nya itu 80% lebih bagus gitu,”jelasnya.

Sementara itu, Manajer Umum PD PBM,Supriatna menambahkan, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan pengolahan sampah sebagai upaya mengurangi adanya timbulan sampah di TPA Bangkonol dengan cara mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).

“Produksi BBJP saat ini baru 1 ton perhari. Untuk produksi 1 ton perhari ini membutuhkan setidaknya 7 sampai 15 Ton perhari,” ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya.

Masih kata Supriatna, untuk ke depannya pihaknya akan melakukan melakukan penambahan kapasitas mesin pengolahan sampah yang pada akhirnya akan melakukan pengurangan timbulan sampah di TPA Bangkonol.

“Untuk kedepannya kami akan melakukan penambahan kapasitas mesin sehingga produksi BBJP semakin meningkat dan timbulan sampah menjadi berkurang,”imbuhnya.

The post Olah Sampah TPA Bangkonol, PD PBM Ikut Serta Dalam Pengurangan Emisi Gas Carbon appeared first on Endemik.

Sejak resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Pandeglang pada 20 Februari 2025 lalu, Iing Andri Supriadi langsung tancap gas dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan sebagai fokus utamanya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang layak bagi para siswa.

Dalam berbagai kunjungan kerjanya ke sekolah-sekolah di pelosok daerah, Wabup Iing menemukan banyak fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan, mulai dari ruang kelas yang tidak layak, sanitasi yang buruk, hingga minimnya fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium.

“Diawal tahun kepemimpinan saya dan bu Dewi, kami fokus di dunia pendidikan, “kata Iing Andri Supriadi, saat meninjau beberapa ruang kelas sekolah di Kecamatan Cisata, Rabu (04/06/2025).

Pemerintah kabupaten pun telah mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan pembangunan sekolah melalui program Penuntasan Desa Wajib Belajar sebesar 75 miliar.

” Saya sampai dengan hari ini konsisten untuk keliling ke sekolah -sekolah untuk memastikan program dikabupaten pandeglang ini tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat, ” ujarnya.

” Anggaran 70 sampai 75 miliar ini jangan sampai tidak tepat sasaran, sehingga kami ingin memastikan betul-betul bahwa apa yang kami sediakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, ” pungkasnya

Ke depan, Wabup iing menegaskan pihaknya akan terus memantau progres pembangunan dan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan tepat sasaran.

“dan nanti setelah pembangunan nanti, kami akan turun kembali untuk memastikan kualitas pembangunan ini, sehingga tidak ada lagi pengusaha atau pihak ketiga yang membangun asal-asalan, ” tambahnya.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk para guru dan siswa .

“Sudah lama kami menantikan perhatian seperti ini. Alhamdulillah sekarang ruang kelas anak-anak kami akan dibangun dan kami tidak merasa khawatir lagi kalau sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, ” ungkap salah seorang siswa SMP Negeri 2 Cisata, Gita Fitriyani.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, diharapkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil

The post Anggaran Perbaikan Infrastruktur Pendidikan 75 Miliar, Wabup Iing : Saya Pastikan Tepat Sasaran appeared first on Endemik.

“Sebentar lagi kita akan mengusulkan sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang, yang merupakan salah satu visi misi presiden prabowo, ” Kata Bupati Pandeglang, raden dewi setiani, usai mengikuti rapat pembentukan tim gugus tugas reforma agraria atau( GTRA), di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pandeglang, selasa (22/04/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dewi mengungkapkan, tim gtra akan bertugas menyelesaikan sejumlah sengketa lahan yang terjadi di kabupaten pandeglang, sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan sekolah rakyat gratis untuk warga kurang mampu.

“Kuota untuk sekolah rakyat gratis ini terbatas, hanya 200 unit di seluruh Indonesia. Jadi kita ingin mendapatkan kuota tersebut, ” Tambah dewi.

Menurut dewi, program sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan pendidikan formal dan karakter kepada anak-anak dari keluarga miskin,dengan harapan menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual,mental, dan spiritual.

” Salah satu syarat untuk mendapatkan kuota sekolah rakyat ini adalah tanah yang bersertifikat. Dimana tanah yang bersertifikat di kabupaten pandeglang terbatas, sementara untuk kebutuhan sekolah rakyat ini sekitar 10 hektar, ” Lanjut dewi.

” Kita akan terus percepatan bagaimana mewujudkan sertifikat tanah ini untuk kebutuhan masyarakat,” Pungkasnya.

Sementara kepala kantor BPN Kabupaten Pandeglang, Arinaldi menjelaskan, persoalan sengketa tanah di Kabupaten Pandeglang sangat sedikit yang muncul ke permukaan, melalui tim GTRA ini diharapkan dapat memaksimalkan penyelesaian sengketa lahan yang ada di kabupaten pandeglang.

” Forum ini akan kita intensifkan bagaimana nanti fungsi-fungsi kami disini dalam sengketa konflik yang harus segera di tuntaskan. Agar adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah itu sendiri, ” Singkatnya.

The post Bentuk Tim GTRA, Pemkab Pandeglang Targetkan Bangun Sekolah Rakyat Gratis appeared first on Endemik.