Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pandeglang, Tubagus Asep Rafiudin Arief, mengatakan Perpres tersebut mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi turunan sebagai pedoman pelaksanaannya.

“Kami mendorong Pemkab Pandeglang segera menerbitkan Perbup terkait LGBTQ. Jangan sampai penyebarannya semakin meluas di Kabupaten Pandeglang,” kata Asep, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, penyebaran budaya LGBTQ dimasukkan sebagai salah satu ancaman nonmiliter bersama sejumlah isu lain, seperti terorisme, separatisme, dan judi daring.

Menurut Asep, keberadaan Perbup nantinya dapat menjadi dasar bagi Pemkab Pandeglang dalam memperkuat edukasi kepada masyarakat serta mendukung upaya pencegahan penyakit menular seksual.

“Perbup ini penting agar ada kebijakan yang jelas dalam menangani persoalan tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden,” ujarnya.

Asep menambahkan, penanganan persoalan itu perlu melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan instansi terkait lainnya.

“Harus ada edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga persoalan ini bisa ditangani bersama,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Pandeglang mendukung langkah pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 111 Tahun 2025.

“DPRD siap mendukung. Kita perlu duduk bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan ini di Kabupaten Pandeglang,” tutupnya.

The post Cegah Penyebaran LGBTQ, DPRD Dorong Pemkab Pandeglang Segera Terbitkan Perbup appeared first on Endemik.