Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Daman Khurif, mengatakan bahwa saat ini terdapat 155 dapur MBG telah memiliki sertifikat kelayakan sementara 157 masih belum memiliki SLHS dari total 312 dapur yang ada.

“Sebanyak 184 SPPG yang punya SLHS, ada 6 yang sedang dalam proses. Syarat-syaratnya yaitu, pegawai di SPPG itu sudah memiliki sertifikat penjamah makanan, inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan laboratorium,” kata Daman Khurif, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Senin (10/08/2026).

Ia mengatakan, mengurus penerbitan SLHS saat ini sangat mudah. Jika semua persyaratan diatas sudah lengkap tinggal di upload di aplikasi SiCANTIK Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik) di Kabupaten Pandeglang milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memproses layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan secara elektronik

” Jadi kalau misalnya ada pernyataan lama dan sebagainya, saya kira tidak. Yang membuat lama itu Dalam proses IKL, Pelatihan penjamah makanan dan lainnya. Tapi itu pun tidak sampai berbulan-bulan hanya hitungan hari saja, ” ungkapnya.

Hingga hari inj, lanjut Daman Khurif, pihaknya telah memberikan pelatihan penjamah makanan kepada 198 SPPG yang diikuti sebanyak 9.907 rela an dari 10.117 relawan, kemudian 195 SPPG telah di IKL.

“Kami mengharapkan semua SPPG harus memiliki SLHS, karena itu sebuah persyaratan. Karena program ini program yang bagus, tapi kalau dilaksanakannya tidak bagus itu akan tidak bagus. Tergantung pelaksanaan di dapur MBG masing-masing, ” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Pandedlang, Doni Hermawan mengatakan bahwa bagi SPPG belum mengajukan SLHS maka akan ada sanksi dari BGN.
‎
‎”Karena SLHS ini kan wajib ya, jadi harus di urus. Tapi kalau di Pandeglang semuanya sedang proses. Hanya yang belum berjalan saja yang belum berproses, ada sekitar 35 SPPG yang sedang dibangun, ” jelasnya.

Menurutnya, kendala yang dihadapi oleh setiap SPPG dalam mengantongi SLHS meliputi, hambatan dalam pelatihan penjamah makanan, keamanan pangan, dan berkas administrasi.
‎
‎”Dalam proses SLHS itu kan ada tahapan-tahapan yang harus diperiksa, dari kualitas air, penyajia makanan, nah itu kan harus dipenuhi. Saya berharap semuanya segera diurus SLHS nya,” kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan batas waktu hingga hari ini 10 Agustus 2026, bagi seluruh SPPG untuk melengkapi SLHS. BGN menegaskan tidak ada kategiri “hampir memenuhi”. Dapur yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi akan ditindak tegas demi memastikan setiap makanan yang disajikan aman dan berkualitas bagi masyarakat.

The post Dinkes : Ada 20 SPPG di Pandeglang Belum Memiliki SLHS appeared first on Endemik.

Pemilik Dapur MBG Berbasis Ekosistem, Mulyadi mengatakan, Dapur MBG ini mengusung konsep pemanfaatan bahan pangan lokal yang berasal dari petani, Nelayan, dan pelaku usaha setempat. Selain menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, dapur ini juga berfungsi sebagai pusat pengolahan pangan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah organik dan efisiensi energi.

” Dapur Ekosistem ini melibatkan para petani untuk berkebun, kemudian didalam kita pergunakan ikan laut, dan minyak itu hanya 20 persen, sisanya di kukus, rebus dan presto, ” kata nya kepada wartawan, Selasa (27/01/2026).

Untuk menunjang dapur ekosistem ini, lanjut Mulyadi, pihaknya telah bekerjasama dengan para petani lokal. Diantaranya berlokasi di Gunung Karang sebanyak 2,5 hektar untuk tanaman wortel yang dikelola oleh 47 petani. Kemudian di Kadu Gobang tanaman buncis, kacang panjang, dan mentimun.

” Jadi semua yang kita biayai kita bantu pupuknya, bibitnya, dan segala macam nya. Dan mereka akan menjual ke sini hasilnya ke dapur kita, nanti CSR nya kita perbantukan lagi untuk pupuk dan lainnya, ” ungkapnya.

Rencananya, Dapur MBG ini akan menyasar sebanyak 6 ribu santri dan santriwati di pondok pesantren salafi yang ada di kecamatan Majahari.

” Untuk sementara kita distribusikan ke pesantren-pesantren salafi yang selama ini belum dapat MBG. Jadi dapur kita ini khusu untuk para pesantren salafi, ” jelasnya.

Ditempat yang sama, Satgas Program MBG Provinsi Banten, Komarudin menyebut, hingga saat ini SPPG yang sudah beroprasi sebanyak 846 SPPG yang tersebar di 4 Kota dan 4 Kabupaten di Provinsi Banten, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2 juta 120 orang.

” Sementara terget kita itu 1200 an SPPG dengan penerima manfaat di atas 3 jutaan, Mudah-mudahan Tahun 2026 ini bisa terpenuhi targetnya, ” imbuhnya.

Komarudin menekankan agar Setiap Dapur MBG bisa beroprasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Termasuk SPPG berbasis ekosistem ini.

” Kita mendorong supaya SOP nya itu mereka memenuhi, semua kan ada SOP nya. SOP untuk masak, SOP untuk penanganan bahan baku, termasuk sampai ke pengiriman. Karena sekolah-sekolah itu sudah saya kumpulkan, mereka harus juga punya SOP, ” tegasnya.

” Karena satgas ini dibawah pemerintah daerah, tentu kewenangannya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Misalnya ada yang tidak memenuhi syarat seperti tidak memiliki IMB, SLHS, dan lainnya, itu bisa di cabut, ” tambahnya.

Dengan diresmikannya dapur MBG berbasis ekosistem ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun program gizi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

The post Dapur MBG Berbasis Ekosistem Resmi Diresmikan di Pandeglang appeared first on Endemik.