Warga dari dua kelurahan itu menutup secara paksa karena galian tersebut diduga belum mengantongi izin operasi.

Salah seorang warga, Kosim mengatakan warga terpaksa harus menutup secara paksa galian tanah tersebut. Karena, dinilai memberikan dampak negatif bagi aktivitas warga.

“Aktivitas galian dinilai sangat merugikan dan berdampak buruk pada lingkungan sehingga harus ditutup permanen,” katanya kepada wartawan, Jumat (14/6/2024).

Berdasarkan pantauan, warga menutup secara paksa galian tersebut dengan cara menggembok palang pintu yang merupakan akses masuk dari kendaraan untuk menuju ke lokasi galian. Bahkan, seluruh truk tanah yang tengah beraktivitas menunggu angkutan galian di lingkungan galian dipaksa keluar dari lokasi.

Berdasrkan informasi yang diperoleh, aktivitas galian tanah ini sudah beroperasi sejak tahun 2020 sampai 2024. Dia mengaku, masyarakat sudah berkali kali melakukan protes namun aktivitas galian tanah tetap lanjut.

“Pengelola nya baru diduga masih ada keterkaitan dengan Unpam, lahannya milik Unpam seluas 170 hektar. Adapun Galian tanah tersebut dikirim ke proyek pantai indah kapuk,” katanya.

Sementara Ketua RW 02, Kelurahan Pancalaksana, Ahmad Pasni menyebut, aksi protes sudah sering dilakukan warga namun aktivitas galian C ini tetap beroperasi. Dia menegaskan bahwa galian tanah yang ada di wilayahnya itu tidak mengantongi izin sama sekali termasuk ijin lingkungan.

Menurutnya, pihak perusahaan pernah memberikan kompensasi terhadap warga sekitar. Namun, kompensasi itu tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan dari adanya aktivitas galian.

“lingkungan rusak udah kaya jurang, belum lagi bising dari kendaraan yang biasa keluar masuk ke tempat galian ini. Tidak ada waktu atau aturan yang diterapkan dari pengelola galian. Salah satu dampak dari galian ini yaitu sumber air warga berkurang,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan wartawan masih melakukan upaya konfirmasi kepada pengelola galian.

The post Warga Di Kota Serang Tutup Paksa Galian C appeared first on Endemik.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta saat ditemui ruang kerjanya, Selasa 29 Agustus 2023.

“Tentunya kami masih menunggu itikad baik dari para pemilik tambang yang belum menyetorkan laporannya, sebagai acuan dalam menentukan pajak MBLB. Setelah teguran pertama nanti kami akan berikan lagi teguran sampai tiga kali sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,”ungkapnya.

Ali Fahmi menegaskan, jika para pengusaha tambang yang mengeruk material batu, pasir dan tanah di Bumi Pandeglang ini, masih membandel atau tidak ada itikad baik. Maka pihaknya akan menyerahkan urusan tersebut ke pihak Aparat Penegak Hukum yakni Kejaksaan Negeri Pandeglang.

“Kalau tidak ada itikad baik, maka kami akan meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Pandeglang. Karena kita (Pemda Pandeglang-red) mempunyai MoU dengan Kejaksaan Negeri Pandeglang,”jelasnya.

Fahmi berharap, para pemilik tambang baik perseorangan dan berbadan hukum ini, bisa faham serta sadar dengan kewajibannya untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku.

“Kami harap, para pengusaha tambang ini faham dan sadar dengan kewajibannya,”imbuhnya.

The post Pengusaha Tambang Ogah Bayar Pajak, Sekda Pandeglang Biar APH Yang Urus appeared first on Endemik.