Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Penjabat (Pj) Gubernur Banten Nomor 800/2928-BKD/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Upaya Pengedalian Polusi Udara. Dinyatakan, sistem kerja Pegawai ASN pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 28 Agustus 2023 s.d tanggal 28 September 2023.

Penyesuaian itu dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (Work From Office/WFO) sebanyak 50% dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH) sebanyak 50%.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti menyampaikan, hal tersebut merupakan upaya Provinsi Banten dalam mengurangi polusi. Dengan memfilter aktivitas diluar dan didalam ruang yang perlu diprioritaskan.

“Terkait hal itu sudah kita bagikan. Kita coba sebulan dulu 50 persen WFH dan 50 WFO,” jelas Virgojanti, Jum’at, (25/08/2023).

Bagi tugas kedinasan WFH ini diprioritaskan bagi Aparatur Sipil Negara yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Termasuk Instansi Pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Namun demikian, hal tersebut dikecualikan untuk para ASN yang bertugas memberikan pelayanan langsung dan pelayanan esensial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan pelayanan publik.

“Jadi WFH itu dipilih, untuk instansi esensial mungkin belum bisa untuk non esensial bisa kita atur,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan penyesuaian kebijakan tersebut, disarankan juga para Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dengan terus melakukan pemantauan dan pengawasan sasaran dan target kerja yang menghasilkan output baik melalui WFH atau WFO.

“Melalui surat edaran yang dibagikan ini nanti disesuaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dengan memperhatikan beberapa hal,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan kebijakan ini para ASN dan Kepala Perangkat Daerah juga diimbau dapat mengoptimalkan penggunaan media sebagai wadah konsultasi dan pengaduan.

Sementara itu untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pendidikan agar melakukan penyesuaian dalam memodifikasi sistem belajar dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

The post Sebagian ASN Pemprov Banten WFH Selama 1 Bulan appeared first on Endemik.

Hal tersebut tertuang dalam Intruksi Gubernur No 1 Tahun 2023 Tentang Pengedalian Pencemaran Udara di Provinsi Banten yang ditandangani langsung oleh Pj Gubernur Banten Almuktabar, pada 24 Agustus 2023 kemarin.

Dalam Intruksi tersebut, setidaknya ada tiga Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan sistem kerja baik pegawai pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta seperti memberlakukan Work From Home (WFH) dan Work From Office, diantaranya adalah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Selain itu, ke tiga wilayah ini juga diminta untuk melakukan penyesuaian atau memodifikasi sistem belajar dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik sesuai dengan aturan dari kementriannya.

Adapun untuk Kabupten Serang. Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dapat menerapkan WFH dan WFO untuk pegawai pemerintahan, BUMN, BUMD dan Swasta apabila wilayah tersebut termasuk dalam Intruksi Menteri alam Negeri berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara.

Meski begitu, semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten diintruksikan untuk mengoptimalkan penggunaan masker saat melakukan aktivitas diluar rumah. Cek selengkapnya intruksi Gubernur Provinsi Banten No 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi Banten.

The post PJ Gubernur Banten Intruksikan WFH Buat Pegawai Gegara Polusi Udara appeared first on Endemik.