ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pandeglang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PKB dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan memastikan penyaluran bantuan pemerintah berjalan tepat sasaran.
Anggota DPC PKB, Mulyadi, mengatakan bahwa partainya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.
“ Alhamdulilah ini program BSPS pusat, dimana program ini dibawa oleh ketua wilayah Dewan PKB yang juga Anggota DPR RI, Ahmad Fauji. Saya selaku Dewan dapil insya allah harus kolaborasi dan mengawal program ini sampai selesai, ” kata Mulyadi saat meninjau langsung bedah rumah di Kampung Nembol Parakan, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Rabu (12/11/2025).
Dikatakan Mulyadi, Program bedah rumah, yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dinilai sejalan dengan visi PKB untuk memperkuat keadilan sosial. Selain mengawal penyaluran bantuan, PKB juga mendorong adanya pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
“ Harapan kami, mudah-mudahan kebaikan pemerintah ini bukan sebatas sekarnag dan harus berlanjut. Karena di Kabupaten Pandeglang masih luar biasa banyak sekali warga yang hidup di RTLH, ” ujarnya.
” Semoga bantuan ini bermanfaat bagi pemarimanya ,dan bisa mensejahterakan kehidupan mereka kedepannya, ” tambahnya.
Sementara Sanah, penerima bantuan bedah rumah mengucapkan Terima kasih telah di bantu diperbaiki rumahnya melalui aspirasi Dewan ini. Karena menurutnya, rumah yang sudah bertahun-tahun ditinggalinya ini, kini bisa di bangun lebih layak.
” Alhamdulillah Terima kasih sudah di bantu di benerin rumahnya, karena sebelumnya rumah ini rusak. Apalagi saya tinggal sendiri, jadi gak mampu memperbaikinya, ” tuturnya dengan rasa penuh haru.
DPC PKB Pandeglang menegaskan bahwa komitmen ini tidak hanya bersifat politik, tetapi merupakan panggilan moral untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat, khususnya terkait dengan tempat tinggal yang layak dan aman.
