ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis ekosistem di kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, resmi diresmikan sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
Pemilik Dapur MBG Berbasis Ekosistem, Mulyadi mengatakan, Dapur MBG ini mengusung konsep pemanfaatan bahan pangan lokal yang berasal dari petani, Nelayan, dan pelaku usaha setempat. Selain menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, dapur ini juga berfungsi sebagai pusat pengolahan pangan yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah organik dan efisiensi energi.
” Dapur Ekosistem ini melibatkan para petani untuk berkebun, kemudian didalam kita pergunakan ikan laut, dan minyak itu hanya 20 persen, sisanya di kukus, rebus dan presto, ” kata nya kepada wartawan, Selasa (27/01/2026).
Untuk menunjang dapur ekosistem ini, lanjut Mulyadi, pihaknya telah bekerjasama dengan para petani lokal. Diantaranya berlokasi di Gunung Karang sebanyak 2,5 hektar untuk tanaman wortel yang dikelola oleh 47 petani. Kemudian di Kadu Gobang tanaman buncis, kacang panjang, dan mentimun.
” Jadi semua yang kita biayai kita bantu pupuknya, bibitnya, dan segala macam nya. Dan mereka akan menjual ke sini hasilnya ke dapur kita, nanti CSR nya kita perbantukan lagi untuk pupuk dan lainnya, ” ungkapnya.
Rencananya, Dapur MBG ini akan menyasar sebanyak 6 ribu santri dan santriwati di pondok pesantren salafi yang ada di kecamatan Majahari.
” Untuk sementara kita distribusikan ke pesantren-pesantren salafi yang selama ini belum dapat MBG. Jadi dapur kita ini khusu untuk para pesantren salafi, ” jelasnya.
Ditempat yang sama, Satgas Program MBG Provinsi Banten, Komarudin menyebut, hingga saat ini SPPG yang sudah beroprasi sebanyak 846 SPPG yang tersebar di 4 Kota dan 4 Kabupaten di Provinsi Banten, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2 juta 120 orang.
” Sementara terget kita itu 1200 an SPPG dengan penerima manfaat di atas 3 jutaan, Mudah-mudahan Tahun 2026 ini bisa terpenuhi targetnya, ” imbuhnya.
Komarudin menekankan agar Setiap Dapur MBG bisa beroprasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Termasuk SPPG berbasis ekosistem ini.
” Kita mendorong supaya SOP nya itu mereka memenuhi, semua kan ada SOP nya. SOP untuk masak, SOP untuk penanganan bahan baku, termasuk sampai ke pengiriman. Karena sekolah-sekolah itu sudah saya kumpulkan, mereka harus juga punya SOP, ” tegasnya.
” Karena satgas ini dibawah pemerintah daerah, tentu kewenangannya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Misalnya ada yang tidak memenuhi syarat seperti tidak memiliki IMB, SLHS, dan lainnya, itu bisa di cabut, ” tambahnya.
Dengan diresmikannya dapur MBG berbasis ekosistem ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun program gizi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.
