BPNT Di Sindangresmi Tak Cair, Dewan Sebut Dinsos Lemah

Kantor Dewan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE

Ketua Komisi IV di DPR Pandeglang, Habib Arafat angkat bicara terkait persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tak kunjung cair sejak 2021.

Diketahui, sejak 2021 lalu, setidaknya terdapat 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di Desa Sindangresmi dan Desa Cempaka Warna, Kecamatan Sindang Resmi Pandeglang, belum menerima BPNT.

Bacaan Lainnya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE

Habibi menilai, Dengan adanya kasus tersebut, membuktikan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang lemah dalam melakukan pendataan warga miskin.

“Pihak dinsos harus segera melakukan perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial-red), sebab dengan tidak melakukan perbaikan tentunya merugikan masyarakat, yang seharusnya menerima bantuan tetapi ini tidak,” ungkap Habibi, pada Senin (6/11/2023).

Menurut Habib, kasus ini sudah berlangsung selama tiga tahun, tetapi seolah-olah tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan. Padahal, masyarakat miskin membutuhkan bantuan tersebut.

“Ini seakan melakukan pembiaran oleh pihak berwenang seperti pihak desa dan dinsos, tidak segera melakukan perbaikan ketika menemukan kasus tersebut. Padahal, apabila ada data ketidak sesuaian dengan penerima bantuan (KPM) bisa segera disesuaikan. Misalkan ada ketidak sesuaian KTP dan KK itu bisa segera di urus, jangan dibiarkan,” tuturnya.

Sementara itu, kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Sutoto mengatakan, hasil dari penelusuran pihaknya hanya ada 365 KPM dan 116 KPM datanya tidak sesuai dengan Disdukcapil.

“Kasus ini kemungkinan di desanya terutama operator tidak melakukan update DTKS, tidak tau sengaja atau tidak sengaja,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah membuat tim untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Agar, hasil update data tersebut segera dilakukan pengajuan kembali kepada kementrian sosial.

“Untuk pembaruan DTKS Jumat besok, saya targetkan bisa diselesaikan. Karena kita juga akan segera melaporkan ke kementrian sosial, supaya bisa cepat selesai dan KPM tersebut bisa segera mendapatkan bantuan kembali,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap agar TKSK dan operator desa yang berada di Kabupaten Pandeglang agar aktif melakukan perbaikan DTKS, agar masyarakat tidak di rugikan.

“Saya harap semua TKSK seger melaporkan data-data KPM ketika ditemukan perubahan atau ketidak sesuaian data pribadinya, agar bisa cepat segera dilakukan peribadinya,”¬†ujarnya.

Pos terkait