BPS Kabupaten Pandeglang Dorong OPD Maksimalkan Buka Akses Data Publik

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang mencatat, masih banyak OPD yang belum memaksimalkan layanan data ke publik. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) yang dilaksanakan di aula Kantor BPS Kabupaten Pandeglang , pada Selasa (29/04/2025).

Dalam kegiatan FGD ini, BPS melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media.

Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Achmad Widijanto menyebut, kegiatan ini bagian dari upaya memperkuat layanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST), terutama dalam menghadirkan data sektoral yang bisa diakses secara digital.

“Kami undang OPD karena mereka punya data sektoral masing-masing. Standarnya harus sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia,” katanya kepada wartawan.

Achmad mengungkapkan, masih banyak OPD yang belum memaksimalkan layanan data ke publik. Padahal, kata Achmad, BPS tak hanya memproduksi data tapi juga melayani masyarakat yang membutuhkan informasi, termasuk lewat konsultasi statistik.

“Sekarang semua sudah digital. Warga bisa unduh data langsung dari website kami, tidak perlu datang ke kantor. Cepat, gratis, dan lebih praktis,” ungkapnya.

Dalam forum diskusi terbatas kali ini juga, BPS mengevaluasi standar layanan publik. Namun, tidak semua OPD diundang. Hanya yang selama ini dinilai aktif mengumpulkan data dan sudah memberikan rekomendasi saja yang dilibatkan.

“Kita hanya undang OPD yang memang sudah rutin kumpulkan data dan pernah beri masukan ke kami,” ungkapnya.

selain itu lanjut achmad, BPS juga mengenalkan aplikasi layanan statistik yang bisa diakses publik. Lewat aplikasi tersebut, pengguna bisa melihat langsung jenis layanan yang tersedia di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Pandeglang.

“Stakeholder bisa tahu layanan apa saja yang kami sediakan. Semuanya transparan lewat aplikasi,” lanjut Achmad.

“sejalan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sekaligus mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ” Pungkasnya.

Achmad berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan BPS secara maksimal, termasuk mahasiswa yang sering membutuhkan data untuk skripsi atau penelitian.

Pos terkait