ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Genap satu tahun kepemimpinan Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi, DPC GMNI Pandeglang menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Sebagai organisasi kader perjuangan yang berideologi Marhaenisme, GMNI Pandeglang berpandangan bahwa ukuran utama keberhasilan pemerintahan adalah keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil—petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan pelaku UMKM—bukan semata pada narasi pembangunan dan seremoni program.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang:
Tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 6,42% (2024) dengan penurunan yang relatif tipis dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan belum menunjukkan lompatan signifikan. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,2% dengan PDRB sekitar Rp45 triliun. Pertumbuhan ini tergolong moderat dan belum menunjukkan akselerasi kuat pada sektor ekonomi kerakyatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekitar 75,84, masuk kategori tinggi, namun peningkatan ini belum secara langsung mencerminkan perbaikan distribusi kesejahteraan masyarakat bawah.
Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat stabilitas, belum terlihat terobosan besar yang menjawab persoalan struktural ekonomi rakyat Pandeglang. Visi tentang infrastruktur mantap, pertumbuhan ekonomi, dan keluarga sejahtera” terdengar megah. Tapi di balik kalimat yang gagah itu, warga desa masih bertanya soal harga kebutuhan pokok, petani masih mengeluh soal distribusi hasil panen, dan pelaku UMKM masih berjuang sendiri menembus pasar yang sempit. Jika ekonomi tumbuh, tumbuh untuk siapa?
Satu tahun adalah fondasi. Namun jika fondasi itu dibangun di atas retorika tanpa keberanian melakukan terobosan struktural, maka rakyatlah yang akan terus menanggung stagnasi.
Ketua DPC GMNI Pandeglang, Hata, menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
“Kami tidak sedang mencari panggung oposisi. Kami sedang mengingatkan bahwa janji kampanye harus diuji dengan angka dan dampak nyata. Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan keberpihakan. Jika data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masih bergerak biasa saja, maka pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar memperkuat narasi,” tegas Hata.
Ia juga menambahkan bahwa ekonomi kerakyatan tidak boleh berhenti pada program simbolik.
“Rakyat kecil butuh keberanian kebijakan. Butuh akses modal, perlindungan pasar, dan keberpihakan anggaran. Tanpa itu, visi besar hanya akan menjadi dokumen indah yang tidak menyentuh dapur masyarakat.”ujarnya
Sementara itu, Kader DPC GMNI Pandeglang, Abdul Aziz Zulfikar, menilai bahwa pemerintah daerah perlu membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada publik.
“Kami berbicara berdasarkan data resmi. Artinya, ini bukan opini kosong. Pertumbuhan 4,2 persen dan penurunan kemiskinan yang tipis harus menjadi alarm. Pemerintah tidak boleh cepat puas. Justru di titik inilah dibutuhkan terobosan struktural agar ekonomi rakyat benar-benar bergerak,” pungkasnya.
Aziz juga menegaskan bahwa kontrol sosial adalah bagian dari tanggung jawab mahasiswa.
“Jika arah pembangunan belum tegas berpihak kepada rakyat kecil, maka tugas moral kami adalah mengingatkan. Kritik ini bukan kebencian politik, tetapi bentuk cinta kami kepada Pandeglang.”
Maka sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat Pandeglang, DPC GMNI Pandeglang menyatakan sikap:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mempublikasikan laporan kinerja satu tahun berbasis indikator kuantitatif yang dapat diuji publik.
2. Mendesak penyusunan roadmap ekonomi kerakyatan yang konkret dan terukur hingga tingkat desa.
3. Mendorong kebijakan fiskal yang berpihak pada sektor produktif rakyat kecil, bukan sekadar pembangunan fisik simbolik.
4. Menuntut partisipasi publik yang substansial dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
DPC GMNI Pandeglang akan terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan konstruktif. Kritik ini bukan bentuk kebencian politik, melainkan panggilan ideologis untuk memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Jika arah itu belum tegas berpihak kepada rakyat kecil, maka GMNI akan tetap berdiri di garis terdepan dalam menyuarakan koreksi.
