Kepala BPN Kabupaten Pandeglang, Arinaldi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan monitoring terhadap sejumlah lahan berstatus HGU dan HGB yang hingga kini belum difungsikan sesuai peruntukannya.

“Total ada sekitar 3.000 hektar lahan atau sekitar 2 persen dari luas area penggunaan lainnya yang kami catat dalam kondisi tidak dimanfaatkan sesuai izin atau peruntukan haknya,” kata Arinaldi usai Eakor GTRA tahun 2025,di Aula Kantor BPN Kabupaten Pandeglang, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, penelantaran lahan tersebut tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghambat potensi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa BPN akan mengambil langkah tegas jika pemegang hak tidak segera mengelola lahannya.

“ini adalah merupakan potensi yang sangat besar, dimana saat ini pemerintah sedang mengupayakan Terkait penyediaan lahan untuk pengembangan investasi di Kabupaten /kota khususnya di Kabupaten Pandeglang, ” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, lanjut Arinaldi, baru sekitar 237 Hektar yang sudah ditetapkan. Yakni di kecamatan Cimanggu sebanyak 185 hektar dan di kecamatan Banjar sebanyak 52 hektar. Sementara sisanya masih dalam proses pengendalian untuk menetapkan.

” Untuk itu kami melibatkan pemerintah daerah untuk kerjasama, agar 15 HGU dan HGB yang sudah masuk dalam data base tanah terlantar ini bisa segera kita tetapkan menjadi tanah terlantar,” imbuhnya.

Lebih jauh Arinaldi menjelaskan, Masih banyaknya lahan HGU dan HGB yang belum dimanfaatkan secara optimal, dikarena terhambaat oleh beberapa faktor.

” Sekarang yang paling sulit adalah kita menetapkan subjek H nya, yaitu orang-orang yang nantinya layak untuk mendapatkan manfaat langsung dari program ini. Karena terkadang pada saat kita terapkan aebagai objek tanah terlantar, yang berkepentingan itu masuk untuk mengaku dan menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, ” pungkasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPN Kabupaten Pandeglang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai mitigasiagar subjek yang akan kita tetapkan benar-benar berhak mendapatkan manfaat langsung.

“Apabila tidak, maka pihak-pihak itu akan mendapatkan sanksi pidana dan diproses atas penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang benar, ” tegasnya.

The post BPN Kabupaten Sebut 3 Ribu Hektar Lahan HGU dan HGB Masih Terlantar appeared first on Endemik.

Kegiatan penyerahan sertifikat ini dilaksanakan secara simbolis di Balai Desa Banjar, Kecamatan Banjar,Kabupaten Pandeglang,Banten, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi. Sebanyak 1730 warga menerima sertifikat tanah milik mereka yang telah lama diurus melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Arinaldi , mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menuntaskan sertifikasi lahan di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan sertifikat ini, masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka, sehingga bisa digunakan sebagai aset produktif, misalnya untuk mengakses permodalan di bank,” katanya kepada wartawan, selasa (10/06/2025).

Program PTSL telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir sebagai bentuk pelayanan cepat, murah, dan terbuka dari BPN. Masyarakat yang menerima sertifikat menyambut baik program ini karena dinilai sangat membantu dalam memperjelas status tanah yang selama ini belum memiliki legalitas resmi.

” Untuk Desa Banjar ini Dari 3.030 bidang tanah, sekitar 1.300 nya sudah di sertifikat pada tahun 2024 lalu. Dan tahun ini kota melanjutkan sisa dari bidang baklok yaitu K3 sebanyak 70 bidang tanah, sisanya terus kita melakukan upaya untuk kita lengkapi lalu lanjut ke tahap sertifikasi, ” ujarnya.

” Tahun ini kita mendapatkan target sebanyak 5474 sertifikat dan 2.500 pengukuran dalam bentuk hektar, ” tambahnya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengapresiasi langkah cepat BPN Pandeglang dalam program PTSL ini. Karena menurutnya, ini merupakan program Pemerintah Pusat untuk bagaimana mengurangi konflik agraria.

” dan supaya bagaimana kepemilikan hak atas tanah masyarakat itu ada kepastian hukum, sehingga kami sangat mengapresiasi BPN Pandeglang, ” singkatnya.

Sementara Salah satu warga penerima, Saripudin (58), mengungkapkan rasa syukurnya karena akhirnya tanah warisan keluarganya kini telah bersertifikat.

“Sudah lama kami menunggu. Alhamdulillah sekarang sudah resmi dan aman,” tuturnya.

BPN menargetkan sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia selesai pada tahun 2026. Kegiatan seperti ini akan terus digelar di berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk pelayanan publik yang merata dan transparan.

The post BPN Bagikan Sertifikat Tanah kepada Masyarakat, Wujudkan Kepastian Hukum atas Lahan appeared first on Endemik.

“Sebentar lagi kita akan mengusulkan sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang, yang merupakan salah satu visi misi presiden prabowo, ” Kata Bupati Pandeglang, raden dewi setiani, usai mengikuti rapat pembentukan tim gugus tugas reforma agraria atau( GTRA), di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pandeglang, selasa (22/04/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dewi mengungkapkan, tim gtra akan bertugas menyelesaikan sejumlah sengketa lahan yang terjadi di kabupaten pandeglang, sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan sekolah rakyat gratis untuk warga kurang mampu.

“Kuota untuk sekolah rakyat gratis ini terbatas, hanya 200 unit di seluruh Indonesia. Jadi kita ingin mendapatkan kuota tersebut, ” Tambah dewi.

Menurut dewi, program sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan pendidikan formal dan karakter kepada anak-anak dari keluarga miskin,dengan harapan menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual,mental, dan spiritual.

” Salah satu syarat untuk mendapatkan kuota sekolah rakyat ini adalah tanah yang bersertifikat. Dimana tanah yang bersertifikat di kabupaten pandeglang terbatas, sementara untuk kebutuhan sekolah rakyat ini sekitar 10 hektar, ” Lanjut dewi.

” Kita akan terus percepatan bagaimana mewujudkan sertifikat tanah ini untuk kebutuhan masyarakat,” Pungkasnya.

Sementara kepala kantor BPN Kabupaten Pandeglang, Arinaldi menjelaskan, persoalan sengketa tanah di Kabupaten Pandeglang sangat sedikit yang muncul ke permukaan, melalui tim GTRA ini diharapkan dapat memaksimalkan penyelesaian sengketa lahan yang ada di kabupaten pandeglang.

” Forum ini akan kita intensifkan bagaimana nanti fungsi-fungsi kami disini dalam sengketa konflik yang harus segera di tuntaskan. Agar adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah itu sendiri, ” Singkatnya.

The post Bentuk Tim GTRA, Pemkab Pandeglang Targetkan Bangun Sekolah Rakyat Gratis appeared first on Endemik.

Penyerahan ini merupakan upaya memperkuat status hukum aset negara, sekaligus memastikan optimalisasi pemanfaatannya untuk kepentingan publik.

Acara serah terima dilaksanakan di aula kantor ATR/BPN Kabupaten Pandeglang,Rabu (16/10/2024).

Kepala kantor ATR/BPN Kabupaten Pandeglang, Arinaldi mengatakan,penyerahan sertifikat tanah BMN berupa tanah ini merupakan program strategis nasional.

“tahun ini pandeglang mendapatkan tujuh target untuk sertifikasi tanah aset kelembagaan atau pemerintahan,” katanya.

Untuk mengejar target tersebut, bpn kabupaten Pandeglang terus berupaya untuk mempercepat penyerahan sertifikasi tanah BMN ini.

“untuk seluruh target yang ada di Banten, kita berhasil melakukan finis tercepat yaitu 100 persen pada bulan oktober ini,” ungkapnya.

Selain itu, Arinaldi menyebut kegiatan ini terlaksana tidak lepas dari bagaimana upaya kerjasama antara Stakholder terkait, untuk melakukan jaminan terhadap legalisasi aset berupa tanah yang sudah diperoleh haknya.
” Ini merupakan salah satu bentuk pengamanan aset negara” tandasnya.

“satuan kerja yang menerima sertifikat BMN berupa tanah ini tadi ada dua bidang tanah atas nama Polres pandeglang, kemudian dari PJN wilayah Banten 2,Dan kementerian agama Kabupaten Pandeglang 3 bidang tanah,” tambahnya.

The post BPN Pandeglang Serahkan 7 Sertifikat Tanah Milik Negara appeared first on Endemik.