Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pandeglang , Banten, menunjukan komitmennya dalam mendukung program sekolah rakyat gratis yang digagas oleh pemerintah pusat dan melibatkan kerja sama antara kementerian sosial dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).
“Sebentar lagi kita akan mengusulkan sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang, yang merupakan salah satu visi misi presiden prabowo, ” Kata Bupati Pandeglang, raden dewi setiani, usai mengikuti rapat pembentukan tim gugus tugas reforma agraria atau( GTRA), di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) pandeglang, selasa (22/04/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Dewi mengungkapkan, tim gtra akan bertugas menyelesaikan sejumlah sengketa lahan yang terjadi di kabupaten pandeglang, sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan sekolah rakyat gratis untuk warga kurang mampu.
“Kuota untuk sekolah rakyat gratis ini terbatas, hanya 200 unit di seluruh Indonesia. Jadi kita ingin mendapatkan kuota tersebut, ” Tambah dewi.
Menurut dewi, program sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan pendidikan formal dan karakter kepada anak-anak dari keluarga miskin,dengan harapan menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual,mental, dan spiritual.
” Salah satu syarat untuk mendapatkan kuota sekolah rakyat ini adalah tanah yang bersertifikat. Dimana tanah yang bersertifikat di kabupaten pandeglang terbatas, sementara untuk kebutuhan sekolah rakyat ini sekitar 10 hektar, ” Lanjut dewi.
” Kita akan terus percepatan bagaimana mewujudkan sertifikat tanah ini untuk kebutuhan masyarakat,” Pungkasnya.
Sementara kepala kantor BPN Kabupaten Pandeglang, Arinaldi menjelaskan, persoalan sengketa tanah di Kabupaten Pandeglang sangat sedikit yang muncul ke permukaan, melalui tim GTRA ini diharapkan dapat memaksimalkan penyelesaian sengketa lahan yang ada di kabupaten pandeglang.
” Forum ini akan kita intensifkan bagaimana nanti fungsi-fungsi kami disini dalam sengketa konflik yang harus segera di tuntaskan. Agar adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah itu sendiri, ” Singkatnya.