ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026 mengalami penurunan konsisten hingga menyentuh angka 8,02 persen. Persentase kemiskinan tersebut setara dengan jumlah jiwa sebanyak 99.420 orang dari total keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Pandeglang mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang masih berada di angka 9,18 persen, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 1,34 persen.
Kepala BPS Pandeglang, Achmad Widijanto mengungkapkan, tren penurunan angka kemiskinan terjadi secara bertahap sejak pascapandemi COVID-19. Indikator garis kemiskinan daerah tercatat berada pada level Rp577.855 per kapita per bulan untuk menopang standar kebutuhan dasar minimum.
“Jumlah penduduk miskin Pandeglang turun menjadi 8,02 persen atau menyisakan sekitar 99.420 jiwa pada tahun 2026,” ujar Achmad, Kamis 5 November 2026.
Namun demikian, posisi persentase kemiskinan di Kabupaten Pandeglang ini masih menempati peringkat tertinggi di antara delapan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Adapun Kabupaten tetangga seperti Lebak mencatat tingkat kemiskinan sebesar 7,50 persen disusul wilayah lain di bawah angka tersebut.
Achmad menjelaskan, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 di Pandeglang turun menjadi 0,78 sementara indeks keparahan kemiskinan berada pada level 0,18. Nilai parameter statistik tersebut dinilai memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran.
“Garis kemiskinan tahun 2026 tercatat sebesar Rp577.855 per kapita per bulan yang mengalami kenaikan akibat faktor inflasi harga,” katanya.
Standar garis kemiskinan ini dihitung melalui pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup komponen pengeluaran makanan setara 2.100 kilokalori serta nonmakanan. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan kualitas kesejahteraan yang semakin mendekati ambang batas garis kemiskinan.
Evaluasi program penanggulangan kemiskinan disebutnya harus terus dioptimalkan guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat rentan di perdesaan maupun perkotaan. Kolaborasi program lintas instansi pemerintah dipandangnya efektif dalam menekan jumlah warga kategori miskin secara berkelanjutan.
“Data statistik ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang program intervensi pengentasan kemiskinan,” katanya.
