ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang menerapkan tiga skema intervensi terpadu guna menekan angka kemiskinan daerah yang kini tersisa 8,02 persen atau sebanyak 99.420 jiwa. Strategi penanganan tersebut difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan keluarga, serta pemutusan rantai kemiskinan antar-generasi.
Kepala Dinsos Pandeglang, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem memerlukan kolaborasi berjenjang antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan Pemkab Pandeglang. Integrasi program diarahkan langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan secara spesifik.
“Tiga strategi yang dipakai oleh Kemensos dan disosialisasi harus sama. Strategi satu adalah mengurai beban pengeluaran keluarga dengan memberikan bansos, yang kedua kita meningkatkan pendapatan keluarga dengan melakukan pemberdayaan,” kata Wawan, Jumat 6 November 2026.
Dalam skema peningkatan pendapatan, pemerintah daerah membagi porsi pemberdayaan ekonomi berdasarkan kelompok sasaran agar tidak terjadi tumpang tindih program. Program Penanganan Kelompok Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) menyasar pemberdayaan wanita, sementara sektor produksi laki-laki diintervensi melalui wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Pendekatan pemberdayaan tersebut diharapkannya mampu menggerakkan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat di luar jaring pengaman sosial reguler. Sektor penguatan usaha kecil disokong melalui fasilitasi bantuan modal kerja serta pendampingan manajemen bisnis secara berkala.
“PRSE itu fokusnya kami di perempuan rawan ekonomi sosial, kalau KUBE dari pusat dari sisi pemberdayaan. Strategi yang ketiga itu dengan memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan adanya Sekolah Rakyat (SR),” katanya.
Skema pemutusan rantai kemiskinan lewat Sekolah Rakyat turut diselaraskan dengan pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur harian peserta didik. Pemerintah daerah memprioritaskan pembenahan rumah tidak layak huni milik orang tua siswa yang terdaftar dalam program pendidikan khusus tersebut.
Data statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan Pandeglang membaik di angka 0,78, yang menandakan pengeluaran warga miskin semakin mendekati garis batas pencapaian minimum Rp577.855 per kapita per bulan. Sinergi intervensi fisik dan pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan.
“Siswa sekolah SR orang tuanya yang belum punya rumah itu diupayakan dibangunkan rumahnya. Terus bagi orang tua yang bisa usaha dan mau usaha itu akan diberikan modal dengan kemampuan dalam bisnis usaha,” kata Wawan.
