ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnis mengungkapkan, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu selaras dengan aspirasi masyarakat yang banyak diterimanya selama masa reses.
” Ini rencana yang sudah diperhitungkan secara matang pada rapat anggaran Tahun 2027, pak Menteri sudah menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu, itu memang suatu hal yang menjadi prioritas kami,” kata Adde Rosi, usai menghadiri kegiatan Sarasehan Kebangsaan, di Gedung PKPRI Pandeglang, Jumat (13/11/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut mengapresiasi keputusan pemerintah bersama DPR RI untuk meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu bagi berbagai profesi, antara lain, guru, tenaga kesehatan, dan pemadam kebakaran.
Menurut dia, keputusan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga yang selama ini telah mengabdikan diri untuk pelayanan publik.
” Ini adalah berita bahagia, semoga bisa diberlangsungkan secara menyeluruh dan serentak. Ini menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian secara lebih menyeluruh dan berkeadilan,” ujar Adde Rosi.
Sebelumnya, Pemerintah akhirnya memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan menjadi PPPK penuh waktu pada Januari 2027.
“Sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah dan DPR melakukan serangkaian pembahasan lintas kementerian dan sektor. Keputusan tersebut bagian dari perluasan kebijakan pemerintah sebelumnya yang baru mencakup tenaga PPPK paruh waktu di bidang pendidikan atau guru.
