ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
“Dan tidak dapat terselamatkan. Kemudian untuk yang di Dinas Lingkungan Hidup beliau masih lajang, ahli warisnya diberikan kepada sodaranya masih ada,” katanya.
Pemberian santunan ini merupakan implementasi dari program Bupati Pandeglang yang melindungi pekerja non ASN dengan mengikutsertakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya tidak hanya non ASN saja tapi juga sukarelawan – sukarelawan.
“Semoga ini bisa mempercepat juga perlindungan penduduk yang ada di kabupaten Pandeglang untuk program BPJS ketenagakerjaan,” katanya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pandeglang Lini Septiana mengatakan, tenaga kerja yang sudah didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, untuk dari tenaga non ASN honorer, guru ngaji, RT, RW, linmas sampai dengan kader itu kurang lebih sudah ada 38 ribu.
“Nah baru – baru ini mulai bulan Juni 2023, pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah mendukung program Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan di seluruh desa. Jadi total sudah ada 50.800 orang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Kalau untuk target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sisi tenaga kerja formal di angka 17.400 orang. Tapi untuk program segmen Penerima Upah itu baru tercapai diangka 5000 an.
“Makanya kami bersinergi juga dengan Pemkab Pandeglang untuk mewajibkan seluruh badan usaha maupun pemberi kerja dari segmen formal maupun jasa konstruksi untuk segera mendaftarkan diri dan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk target bukan penerima upah itu yang dimaksud pekerja informal kami target di 15.401 orang dan alhamdulilah dengan adanya program pekerja rentan desa yang sudah dicanangkan di Kabupaten Pandeglang kami sudah tercapai perlindungan dengan mencapai 34 ribu,” katanya.
