ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pandeglang, pada Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut mengkritisi besarnya anggaran perjalanan dinas dan Tunjangan Perumahan bagi 50 anggota DPRD Pandeglang yang mencapai Rp 56 miliar.
Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat mengatakan, jumlah tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan anggaran untuk perbaikan Insfratuktur pada tahun 2026 yang kurang dari 15 %.
“ Anggaran untuk perjalanan dinas dan Tunjangan Perumahan legislator tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak,” katanya.
“Yang kami baca sesuai undang-undang HKPD anggaran untuk insfratuktur itu harus 40%, kenyataan di Pandeglang hanya 15% kurang, jelas DPRD dan Pemda Tidak adil dan anak tirikan Rakyat” sambungnya.
Padahal Pandeglang, kata dia masih ada 196,405 kilometer jalan rusak yang perlu segera diperbaiki. Sementara, jalan dalam kondisi baik dan sedang hanya mencapai 492,313 kilometer.
“Contohnya, Jalan daerah Pandeglang selatan, dan Wilayah kecamatan Patia, dan beberapa jalan daerah lainnya penuh dengan lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah cikeusik yang tidak mendapatkan perhatian serius, yang paling miris jalan dari Bojong canar ke menuju pusat pemerintahan kecamatan Cikedal sangat hancur parah ini jelas tidak adil” ungkapnya.
Menurut Rohikmat, pemerintah daerah sering beralasan kekurangan anggaran ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, meskipun masyarakat telah berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya.
“Ketika Masyarakat mengeluhkan Jalan yang rusak, para wakil rakyat justru menggunakan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Pandeglang, apalagi untuk tunjangan Rumah anggota DPRD Pandeglang yang mencapai 20 juta lebih perbulan, ini sangat tidak manusiawi di saat masyarakat mengeluhkan Insfratuktur yang hancur” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan transparansi dan manfaat dari perjalanan dinas tersebut, dan berharap agar peruntukan anggaran itu diawasi secara ketat.
“Kalau perjalanan dinas itu membawa manfaat nyata dan terasa langsung oleh masyarakat, tentu akan lebih diterima. Tapi ini tidak jelas, dan rasanya sulit berharap para wakil rakyat merelakan anggaran itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” tambahnya.
Ditempat aksi Unras, Suandi, Korlap Aksi menyanpaikan bahwa menurut informasi tahun ini alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di kabupaten Pandeglang mengalami penurunan signifikan.
“Tahun ini, anggaran untuk insfratuktur kurang dari 15%, yang seharusnya 40%, ini jelas DPRD dan PEMDA Anak tirikan Rakyat Pandeglang, Pejabatnya jalan-jalan dan mendapatkan tunjangan rumah seperti di Pondok Indah, Rakyatnya Menikmati Jalan Ancur” pungkasnya.
Bukan hanya masalah Besarnya anggaran Perjalanan dinas DPRD Pandeglang, masa juga menyoal besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Pandeglang yang mencapai 12.7 miliar pada tahun 2026 ini, jika dihitung setiap anggota DPRD Pandeglang mendapatkan 20 juta lebih perbulan, yang tidak sebanding dengan jalan di Pandeglang yang hancur parah.
” Di Kota Cilegon saja Tunjangan Rumah Anggota DPRD hanya 14 juta perbulan, sungguh aneh Pandeglang,” imbuhnya.
Aksi unjuk rasa rencananya akan terus dilakukan hingga Pemerintah memangkas dana Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan DPRD Pandeglang dan menambah anggaran perbaikan jalan di Pandeglang, sesuai Dengan UU HKPD Tahun 2022.
