ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan tidak bakal menghentikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Risma menegaskan tidak ada alasan penyaluran bansos harus dihentikan selama tahapan Pilkada berlangsung. Dia beralasan, apabila Bansos harus dihentikan sementara maka tidak bakal ada yang bisa bertanggungjawab untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat miskin di Indonesia.
Bahkan dia berdalih, kerap ditemukan masyarakat penerima Bansos yang sampai menggadaikan kartu bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya.
“Kalau tidak bisa makan siapa yang nanggung, orang miskin itu kadang kartunya sampai diagunkan atau digadaikan,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang, Jumat (14/6/2024).
Dia menilai, jumlah uang bansos yang disalurkan pemerintah tidak bisa menutupi kebutuhan masyarakat selama satu bulan.
“Kalau dia menerima ini Rp400 ribu itu dia tidak sampai 30 hari sudah habis karena dalam satu kartu keluarga misalkan ada empat jiwa,” katanya.
Risma beranggapan, dengan dilakukannya penyaluran melalui pihak ketiga, tidak bakal terjadi politisi yang dilakukan oleh bakal calon.
“Pengawasannya bagaimana, orang aku menyalurkannya pakai pos. Sudah tidak ada aku pakai orang,” katanya.
Sekadar diketahui, pasca Pemilihan Presiden yang digelar di bulan Februari 2024 kemarin Mentri Sosial Tri Rismaharini sempat dihadirkan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran adanya gugatan yang dilayangkan dalam dugaan politisasi Bansos.
