ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ali Fahmi Sumanta membantah jika dihentikannya sementara layanan Cetak E-KTP, bukan disebabkan tidak adanya anggaran.
Sekda juga mengaku, untuk anggaran pelayanan di Disdukcapil tidak ada pemangkasan, hanya saja ada kebutuhan lain saat ini. Namun dirinya tidak menyebutkan apa yang menjadi kebutuhan tersebut.
“Tidak ada anggaran yang dipangkas, hanya sekarang ini ada kebutuhan. Tapi kita ingin tahu dulu di internalnya kayak gimana,” ungkap Sekda Pandeglang saat dihubungi Wartawan, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Sekda mengaku, sudah melakukan pemanggilan kepada pihak Disdukcapil untuk menggali permasalahan yang menyebabkan distopnya pelayanan cetak E-KTP.
“Kita sudah panggil pihak Disdukcapil nya, karena kita ingin juga ingin ada laporan dari Disdukcapil secara administrasi, berapa jumlah yang sudah punya KTP dan berapa yang belum,” katanya.
Sebab kata Sekda, walau dibantu dengan anggaran juga, tapi ke depan jangan sampai layanan terhambat. Dan sekarang anggaran itu bukan dipangkas, tapi ada kebutuhan lain.
“Jika kita sudah tahu persoalannya seperti apa, kan kita bisa menentukan dengan anggaran yang kita punya. Jadi untuk anggaran tahun ini bukan dipangkas, gak ada itu, hanya sedang ada kebutuhan saja,” jelasnya.
Sekda juga mengaku, jika Disdukcapil bilang tidak ada anggaran itu tidak realistis dan menuding buruknya manajemen di Disdukcapil Pandeglang.
“Apalagi kan Kepala Dinasnya mau pensiun, makanya kami ingin tau dulu, kalau punya utang ya utang kemana, kan gitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD Pandeglang, Uus Usamah menilai, ada kesalahan dari TAPD jika anggaran pelayanan dasar di Disdukcapil dikurangi, sehingga menghambat pada pelayanan E-KTP.
“Karena kita di komisi I terus mendorong dan mengetuk anggaran untuk layanan di Disdukcapil selama satu tahu. Jadi jika dikurangi ya ada kesalahan,” ungkap Politisi Golkar itu.
Bahkan Uus merasa heran, jika Disdukcapil sampai punya piutang dengan pihak penyedia. Pasalnya, setiap pembahasan anggaran dengan Disdukcapil, apa yang menjadi kebutuhan dasar selalu diperjuangkan dan dipenuhi oleh komisinya di DPRD Pandeglang.
“Aneh kalau sampai punya hutang. Karena anggaran itu untuk satu tahun, terkecuali memang ada over layanan, baru masuk akal jika bicara kehabisan stok ribbon dan lainnya,” tandasnya.
