ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang kompak dukung Kejaksaan Tinggi Banten untuk mengusut tuntas adanya dugaan korupsi pengadaan lahan spor center pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten Tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011.
Dukungan tersebut, diungkapkan oleh seorang ulama yakni pimpinan pondok pesantren Darul Janah Pandeglang, Abah Anom melalui Video singkat yang beredar dimedia sosial, pada Kamis, 21 November 2024.
“Kami mengapresiasi serta mendukung penuh langkah Kejati Banten untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan lahan sport center,”ungkapnya saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Selain mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan lahan sport center, Abah anom juga mendukung penuh Kejati Banten untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi situ ranca gede.
“Kejati Banten, haru berani dan tidak tebang pilih untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Provinsi Banten,” imbuhnya.
Terpisah, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Pandeglang, Nurjanah mengatakan, bahwa dukungan Kejati Banten untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga menyeret sejumlah nama beken tersebut, merupakan langkah yang apik demi menciptakan banten bebas dari korupsi.
“tentunya kami mendukung Seribu persen, langkah Kejati Banten dalam mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi besar demi terciptanya Banten bebas korupsi,”imbuhnya.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten akan memeriksa Tubagus Chaeri Wardhana dan Fahmi Hakim (Ketua DPRD Banten) saksi untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi pengadaan lahan Sport Center.
Saksi lain yang dipanggil untuk diminta keterangan, adalah Erwin Prihadini, Deddy Suandi, Ian Hermawan, Dadang Prijatna dan Petri Ramos. Untuk Fahmi Hakim, penyidik juga akan memeriksa
dalam kasus dugaan korupsi Situ Ranca Gede.
Ketujuh saksi yang akan diminta keterangan itu, dijadwalkan pada Jumat, 22 Novemer 2024, pukul 09.00 WIB di Kantor Kejaksaan Tinggi Banten.
Demikian siaran pers dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Nomor PR-47 03/ M.6.3 /Kph.3 /11 /2024 yang disiarkan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Rangga Adkresna, Rabu (20/11/2024).
