ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Puluhan Calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggelar audiensi bersama Pemkab Pandeglang. Audiensi diajukan oleh tenaga honorer yang memperjuangkan nasibnya menjadi PPPK ,agar tidak sampai ditunda hingga bulan Maret tahun 2026.Sebab, berdasarkan keputusan Menpan RB bahwa jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 diundur menjadi 1 Oktober 2025 dan 1 Maret 2026.
Calon PPPK, Irfan Aminudin menjelaskan, dalam audiensi bersama pemerintah daerah ini, pihaknya menyampiakan beberapa tuntutan.
” Yang pertama tuntutan kita adalah inginnya penolakan dari pemerintah daerah untuk tidak ada penundaan terkait
Terhitung mulai tanggal (TMT), ” Kata Irfan saat audiensi, Kamis (13/02/2025).
Kemudian yang kedua, lanjut Irfan,eminta agar pemerintah daerah melalui BKPSDM, untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tahapan pengengkaran calon PPPK. Dan yang terakhir Irfan meminta agar pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk penggajian bagi para calon PPPK.
” Itu semua kami lakukan untuk memperjuangkan hak kita sebagai PPPK yang seharusnya mendapatkan SK per 1 April, namun karna dengan adanya SE dari kemenpan tentang penundaan, sehingga kami resah. ” Sambung Irfan.
Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda Pemkesra) Setda Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan mengatakan, Pemerintah Daerah mendukung apa yang menjadi hak para tenaga honorer.
“Temen-temen semua perlu diketahui, sebetulnya BKD sudah mengusulkan pembagian SK di bulan April 2025. Bertepatan dengan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang,” katanya.
Menurut Doni, SK Calon PPPK dijadwalkan diserahkan bulan April dan bulan Mei sudah menerima gaji. Tetapi keputusan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini merupakan keputusan pemerintah pusat.
“Sehingga pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak. Kalau pemerintah daerah tidak ada upaya menunda-nunda karena semua prosesnya sudah di lengkapi,” Pungkasnya.
