ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE
Puluhan motor dan mobil senilai Rp Rp 2.084.917.047,90. yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
Berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten tahun 2023, tercatat ada sebanyak 98 unit Randis yang tidak diketahui keberadaannya yang tersebar di 8 instansi pemerintahan di Pandeglang.
Dalam LHP BPK tersbeut, pihak pengurus barang di masing-masing instansi terkait tidak dapat menghadirkan kendaraan tersebut saat dilakukan uji petik. Bahkan pengurus barang masih menelusuri keberadaan Randis tersebut.
Dari 98 Randis yang tersebar di 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pandeglang, diantaranya, di Badan Penanggulangan Bencana sebanyak 6 unit dengan nilai perolehan Rp 137.159.000.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebanyak 2 unit senilai Rp 490.482.481,25, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 43 unit senilai Rp 632.060.500.
Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 27 unit senilai 490.482.481,25, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) sebanyak sebanyak 3 unit senilai Rp 54.316.666,65.
Selanjutnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) sebanyak 1 unit senilai Rp 34.738.000, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak sebanyak 8 unit senilai Rp 73.263.667 dan Sekretariat Daerah (Setda) sebanyak 2 untuk senilai Rp 490.482 481,25.
Namun terdapat dua OPD yang memiliki kesamaan data yang dikeluarkan oleh BPK, yakni BPKD dan Setda. Kesamaan itu baik jumlah unit dan nilai aset di dua OPD tersebut.
Terdapat dua kendaraan dengan nilai aset paling besar dari puluhan kendaraan itu, diantaranya Toyota Dyna sebesar Rp 212.888.000 dan Nissan X – Trail senilai Rp 277.594.481,25.
Toyota Dyna tercatat memiliki nomor polisi A 8157 K, namun saat ditelusuri menggunakan sistem informasi pajak milik Bapenda Banten data kendaraan tersebut tidak ditemukan.
Sedangkan data kendaraan Nissan X – Trail bernopol A 544 J diketahui sudah menunggak pajak selama 9 bulan dengan total Rp Rp4.302.500.
Ditemui di kantornya, Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Andri Eka Permana mengungkapkan, mengenai Randis yang jadi temuan BPK tersebut, pihaknya mengaku sudah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti LHP BPK RI dan sudah berkoordinasi dengan OPD terkait.
“Tindaklanjut dari LHP BPK, kita sudah menyusun rencana aksi, pada Hari Kamis (6/6/2024) nanti, kami akan bahas bersama Inspektorat,” ungkap Andri di runga kerjanya, Senin (3/6/2024).
Andri mengaku, optimis temuan LHP BPK tersebut dapat ditindaklanjuti dan selesai selama 60 hari. Untuk itu, Andri berharap ada kerjasama dengan OPD terkait dalam menyelesaikan aset negara tersebut.
“Rencana aksi yang dilakukan, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan inventarisasi lagi,” imbuhnya.
